INDOPOS
INDOPOS-Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) atau indeks toleransi Provinsi DKI Jakarta meningkat signifikan, yakni mencapai 76,47. Sebelumnya, indeks Jakarta ada di angka 72. Sementara, untuk tingkat nasional Indonesia indeks KUB saat ini sebesar 76,024. Itu artinya kerukunan antar umat beragama nasional dalam keadaan baik.
Sedangkan, peringkat Jakarta sebagai kota toleran juga semakin membaik. Jika sebelumnya ada di peringkat 22, maka saat ini Jakarta ada di posisi Ke-17.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, saat membuka “SEMINAR MODERASI BERAGAMA LINTAS AGAMA, MENEBAR KEBAJIKAN BAGI SESAMA” di Gedung Tepasalira, Pejaringan, Jakarta Utara, menyampaikan, berdasarkan survei yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, rerata indeks nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB) masyarakat Indonesia tahun 2023 mencapai 76,024. Itu artinya kerukunan antar umat beragama dalam keadaan baik.
“Namun demikian, harus diakui, Indonesia termasuk salah satu negara yang beberapa kali pernah mengalami konflik sosial keagamaan yaitu peristiwa konflik yang diiringi kekerasan antar kelompok masyarakat dengan latarbelakang sosial-keagamaan tertentu,” tutur Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, dalam sambutannya, Rabu (17/1/2024).
Hingga saat ini, lanjut Saiful, kita masih menghadapi banyak tantangan dalam hubungan antar umat beragama, misalnya, masih berkembangnya paham keagamaan yang ekstrim di tengah masyarakat, pelajar, bahkan mahasiswa, adanya persekusi terhadap kelompok minoritas, penolakan masyarakat atas pendirian rumah ibadah tertentu, serta isu ekstrimisme dan intoleransi lainnya.
“Kebhinekaan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan memiliki solidaritas sosial terhadap sesama. Namun demikian, dalam praktiknya, kebhinekaan tersebut masih belum sepenuhnya bisa diwujudkan,” kata dia.
Tantangan paling berat yang dihadapi oleh kita bersama, terang Saiful, adalah bagaimana mengelola kebinekaan, tetapi sekaligus tetap menjaga persatuan. Kita mewarisi bukan hanya keragaman yang luar biasa kompleks, mulai dari etnis, bahasa, warna kulit, adat istiadat, hingga keyakinan dan agama.
Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Agustus 1945, kita telah sama-sama bertekad untuk terus menerus mengupayakan dan merawat kebhinekaan itu dalam suatu persatuan Indonesia.
Untuk merawat kebhinekaan itu, Kementerian Agama sejak tahun 2019 telah menjadi leading sector gerakan penguatan moderasi beragama, hal tersebut didasarkan adanya beberapa tantangan yang dihadapi yaitu, pertama, berkembang pemahaman keagamaan yang ekstrim di masyarakat, bertentangan dengan kemanusiaan, dan bertolak belakang dengan esensi ajaran agama yang cinta damai dan menghormati kemanusiaan.
Kedua, munculnya klaim kebenaran mutlak atas suatu tafsir keagamaan; merasa tafsirnya paling benar dan memaksakan pada orang lain, bahkan hingga melakukan kekerasan atas nama agama.
Ketiga, muncul pemahaman yang merusak ikatan (komitmen) kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka tunggal Ika, dengan gagasan yang menolak komitmen kebangsaan tersebut dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
“Kebijakan penguatan moderasi beragam diarahkan pada upaya membentuk masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada nilai dan esensi ajaran agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Saiful, penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan bersama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Atas dasar itu, penguatan moderasi beragama menjadi keniscayaan.
“Kami mengapresiasi terselenggaranya acara “Seminar Moderasi Beragama Lintas Agama, Menebar Kebajikan bagi Sesama” yang diselenggarakan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu ini. Semoga acara ini efektif, berkontribusi dalam merawat kebhinekaan, meneguhkan kerukunan dan membangun peradaban bangsa yang maju dan sejahtera,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir, atara lain,
Cecep Khaerul Anwar Kepala Kantor Wilayah Kemenag DKI Jakarta, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Surari, dan Liem Liliany Lontoh, Ketua Matakin DKI Jakarta. (wok)
