INDOPOS-JAKARTA – Dinamika politik di tubuh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai menjadi sorotan. Sejumlah pernyataan dan manuver politik dari elite partai pendukung pemerintah yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dinilai berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mencermati secara serius perkembangan tersebut. Menurutnya, desakan yang datang dari sejumlah tokoh partai koalisi bukan sekadar perbedaan pendapat politik, tetapi patut dibaca sebagai sinyal adanya kepentingan yang lebih besar di balik posisi Wakil Presiden.
Purwoko menyoroti sejumlah pernyataan elite politik yang belakangan ramai diperbincangkan. Di antaranya, langkah Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar yang mendorong pembahasan persoalan ijazah Gibran beserta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) melalui pansus DPR.
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon juga menyampaikan desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Terbaru, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, turut menyuarakan desakan serupa.
“Presiden Prabowo harus jeli membaca arah perkembangan politik ini. Jangan sampai di tengah upaya membangun pemerintahan yang solid, justru muncul manuver dari dalam koalisi yang berpotensi melemahkan posisi Wakil Presiden. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan ke depan,” tegas Purwoko.
Menurutnya, selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak terlihat adanya manuver politik dari Gibran yang berpotensi mengganggu kepemimpinan Presiden. Sebaliknya, Gibran dinilai menjalankan peran sebagai Wakil Presiden dengan mengikuti arahan dan kebijakan Presiden Prabowo.
Purwoko menegaskan, Gibran menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan tugas kenegaraan. Agenda dan kegiatan Wakil Presiden, menurutnya, senantiasa berada dalam koordinasi dengan Presiden, sementara pelaksanaan tugas-tugasnya merupakan bagian dari pembagian kerja dalam pemerintahan.
“Sejauh ini Gibran tidak pernah menunjukkan ambisi politik dengan membuat kebijakan sendiri atau membangun kekuatan tandingan. Dia justru memperlihatkan kepatuhan terhadap Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, loyalitas dan koordinasi seperti ini merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas,” ujarnya.
Purwoko kemudian membandingkan hubungan Prabowo-Gibran dengan dinamika hubungan Presiden dan Wakil Presiden pada pemerintahan sebelumnya. Ia menyinggung hubungan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla serta Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla yang menurut pandangannya memiliki dinamika tersendiri dalam pembagian peran dan komunikasi politik.
Ia menilai, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden tidak cukup hanya dibangun melalui kesepakatan politik saat pemilu. Lebih dari itu, dibutuhkan kesamaan visi, koordinasi, serta kesediaan Wakil Presiden menjalankan agenda yang telah ditetapkan Presiden.
“Yang dibutuhkan Presiden bukan Wakil Presiden yang sibuk membangun panggung politik sendiri, melainkan mitra yang mampu menerjemahkan dan menjalankan visi kepemimpinan Presiden. Dalam hal ini, Gibran sejauh ini menunjukkan sikap tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Purwoko menilai sikap politik kelompok pendukung Jokowi yang dikenal dengan basis Solo justru relatif konsisten. Ia menyebut mantan Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan dukungannya agar pasangan Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan tidak adanya keinginan untuk mengambil alih posisi Presiden dari Prabowo. Fokus dukungan tersebut, kata Purwoko, adalah memastikan pemerintahan berjalan sukses dan memberikan kesempatan kepada Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program-program strategis nasional.
“Jokowi sudah berulang kali menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran dua periode. Artinya, tidak ada agenda untuk merebut kursi RI 1. Justru yang dikedepankan adalah kesinambungan pemerintahan dan keberhasilan program Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Sebaliknya, Purwoko mempertanyakan konsistensi loyalitas sebagian partai politik dalam koalisi. Menurutnya, kepentingan partai dan ambisi politik untuk mengantarkan ketua umum masing-masing menjadi Presiden pada 2029 berpotensi memengaruhi sikap mereka terhadap pemerintahan saat ini.
“Pertanyaannya, apakah semua partai dalam koalisi benar-benar memiliki komitmen yang sama untuk mengawal Prabowo-Gibran sampai akhir masa jabatan? Itu yang harus diuji. Jangan sampai di depan menyatakan loyal, tetapi di belakang mulai membangun skenario politik untuk kepentingan 2029,” sindirnya.
Lebih jauh, Purwoko menilai pasangan Prabowo-Gibran memiliki modal politik yang tidak bisa diabaikan untuk menghadapi kontestasi Pilpres mendatang. Ia merujuk pada sejumlah hasil survei yang disebutnya menunjukkan tingginya dukungan publik terhadap pasangan tersebut.
Menurutnya, mempertahankan duet Prabowo-Gibran merupakan pilihan strategis apabila keduanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan. Mengganti Gibran dengan figur lain justru berpotensi mengubah peta elektoral dan memunculkan tantangan baru bagi Prabowo.
Purwoko juga menyoroti faktor elektabilitas Joko Widodo yang menurutnya masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional. Dukungan Jokowi terhadap pasangan tertentu dinilai dapat menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan peta kekuatan politik pada Pilpres 2029.
“Jangan salah membaca aspirasi masyarakat. Pasangan Prabowo-Gibran memiliki modal elektoral dan basis dukungan yang harus diperhitungkan. Mengganti pasangan politik bukan perkara sederhana. Ada konsekuensi elektoral yang harus dipikirkan secara matang,” ujarnya.
Purwoko menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa koalisi pemerintahan seharusnya menjadi instrumen untuk menyukseskan agenda Presiden, bukan arena untuk saling menguji kekuatan demi kepentingan politik jangka panjang.
Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam koalisi merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jika desakan terhadap Wakil Presiden terus berkembang tanpa dasar persoalan yang jelas, hal itu berisiko menggerus kepercayaan publik dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Jangan sampai energi pemerintahan habis untuk pertarungan politik internal. Presiden Prabowo membutuhkan stabilitas, soliditas, dan mitra kerja yang loyal. Koalisi semestinya bekerja untuk rakyat, bukan sibuk merancang siapa yang akan menggantikan siapa,” pungkas Purwoko.
About the Author
