INDOPOS-JAKARTA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Jakarta Payment System on Your View (POV) 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dengan pelaku industri sistem pembayaran dan jasa penukaran valuta asing.
Forum ini menjadi wadah komunikasi, diskusi, serta kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan, tata kelola, dan ketahanan industri di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Kegiatan Jakarta POV 2026 bertujuan memperkuat pemahaman pelaku industri terhadap arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, menyampaikan evaluasi hasil pengawasan, serta meningkatkan kapabilitas penyelenggara dalam menghadapi dinamika teknologi dan berbagai risiko yang berkembang, termasuk ancaman keamanan siber.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan Jakarta memiliki peran strategis dalam industri sistem pembayaran dan jasa penukaran valuta asing nasional. Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi penyelenggara dan aktivitas transaksi yang berada di wilayah DKI Jakarta.
“Berdasarkan data Triwulan III 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi sekitar 33 persen Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan 32 persen Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) secara nasional,” kata Iwan dalam sambutannya saat membuka kegiatan Jakarta Payment System on Your View (POV) 2026, Kamis (5/11/2026).
Sedangkan dari sisi aktivitas usaha, Iwan mengatakan, nilai transaksi PJP LR di Jakarta mencapai 36 persen dari total nasional. Sementara itu, transaksi KUPVA BB mencapai 69 persen dari keseluruhan transaksi nasional.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola, kepatuhan, serta manajemen risiko industri guna menjaga keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional.
Iwan menjelaskan, hasil pengawasan sepanjang 2026 menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penguatan pengelolaan risiko, terutama dalam menghadapi meningkatnya risiko keamanan siber.
Oleh karena itu, Bank Indonesia terus mendorong penguatan industri melalui pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, sekaligus meningkatkan kapasitas penyelenggara agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara aman, andal, dan berintegritas.
“Jakarta POV 2026 menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan industri. Forum ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan kebijakan, menyelaraskan pemahaman terhadap kebijakan dan ketentuan terkini, mengomunikasikan hasil evaluasi pengawasan, serta meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap penguatan tata kelola, kepatuhan, dan mitigasi risiko,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan praktisi menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem sistem pembayaran yang mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
“Sinergi antara regulator, industri, dan praktisi diharapkan dapat mendukung terwujudnya industri sistem pembayaran yang inklusif, aman, andal, berintegritas, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui penyelenggaraan Jakarta POV 2026, Bank Indonesia berharap kolaborasi dengan pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas, kepatuhan, serta ketahanan penyelenggara dapat terus diwujudkan.
Kolaborasi berkelanjutan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem sistem pembayaran nasional sekaligus mendukung percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia.
About the Author
