INDOPOS-JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, angkat bicara menyikapi kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu tersangka.
Purwoko menegaskan, tidak ada alasan untuk mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan dugaan tindakan penyadapan tersebut. Ia memastikan telah melakukan konfirmasi langsung kepada sejumlah pihak yang dekat dengan Jokowi, termasuk lingkungan keluarga.
“Banyak pihak mengidentifikasi LSP sebagai orangnya Pak Jokowi. Karena itu, saya merasa perlu melakukan konfirmasi langsung kepada orang-orang dekat dan keluarga Pak Jokowi. Dari informasi yang saya peroleh, Pak Jokowi tidak pernah memberikan arahan ataupun memerintahkan tindakan penyadapan tersebut,” ujar Purwoko.
Menurutnya, jika dugaan penyadapan itu benar dilakukan dan terbukti melanggar hukum, maka tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukannya, bukan kemudian menyeret nama Jokowi tanpa bukti.
Purwoko menilai, kedekatan atau hubungan profesional seseorang dengan mantan kepala negara tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap tindakan orang tersebut merupakan representasi kehendak Jokowi.
“Jangan karena LSP selama ini diidentikkan sebagai orang dekat Pak Jokowi, kemudian semua tindakannya dikaitkan dengan beliau. Saya sudah melakukan konfirmasi langsung. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Kalau memang ada tindakan melanggar hukum, itu merupakan tanggung jawab pribadi pihak yang melakukannya,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan munculnya berbagai spekulasi yang berpotensi membangun opini seolah-olah Jokowi berada di balik perkara tersebut.
Bagi Purwoko, persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan hasil penyidikan, bukan berdasarkan asumsi politik maupun kedekatan personal.
MPG, lanjutnya, meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk menyerang atau mendiskreditkan Jokowi.
“Pak Jokowi tidak boleh dijadikan sasaran tuduhan hanya karena seseorang pernah dianggap dekat dengannya. Kita harus membedakan tanggung jawab individu dengan tanggung jawab orang lain. Siapa yang melakukan, dia yang harus mempertanggungjawabkan,” pungkas Purwoko.
About the Author
