INDOPOS-JAKARTA — Penyelenggaraan Pemilihan Abang dan None (Abnon) Jakarta 2026 terus menuai sorotan dari sejumlah tokoh masyarakat Betawi. Kali ini, kritik datang dari Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Tahyudin Aditya, yang menilai ajang tersebut telah kehilangan identitas budaya Betawi yang selama ini dikenal lekat dengan nilai-nilai keislaman. Segera batalkan hasilnya, dan evaluasi total penyelenggaraannya.
Tahyudin mengatakan, karakter dan kearifan lokal masyarakat Betawi seharusnya menjadi ruh utama dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan budaya Betawi, termasuk ajang Abang dan None Jakarta. Menurutnya, aspek identitas, pemahaman budaya, hingga representasi nilai-nilai masyarakat Betawi perlu menjadi perhatian serius dalam proses seleksi maupun penjurian.
“Betawi dikenal sebagai masyarakat yang religius dan Islam menjadi karakter utama budaya Betawi. Karena itu, setiap kegiatan yang membawa nama budaya Betawi harus tetap berpijak pada nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang selama ini hidup di tengah masyarakat,” kata Tahyudin, Minggu (21/9/2026).
Tahyudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) serta Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) mendesak agar penyelenggaraan Abnon Jakarta dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan mulai dari konsep acara, mekanisme seleksi peserta, komposisi dewan juri, hingga indikator penilaian agar ajang tersebut benar-benar mampu melahirkan duta budaya yang memahami sejarah, adat istiadat, dan karakter masyarakat Betawi.
“Abang dan None Jakarta bukan sekadar ajang pemilihan figur, tetapi representasi budaya dan wajah masyarakat Betawi. Karena itu, pemahaman terhadap budaya, sejarah, adat, serta nilai-nilai yang menjadi identitas Betawi harus menjadi bagian penting dalam proses penilaian,” ujarnya.
Tahyudin juga menyoroti peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara. Ia menilai berbagai polemik yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program kebudayaan di bawah dinas tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan setiap agenda kebudayaan berjalan sesuai dengan semangat pelestarian identitas lokal, terlebih menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta.
“Budaya Betawi merupakan identitas asli Jakarta yang harus dijaga dan dimuliakan. Jangan sampai kegiatan budaya justru menjauh dari akar sejarah dan nilai-nilai masyarakatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tahyudin menilai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul berbagai kritik yang muncul terhadap penyelenggaraan program kebudayaan dan pariwisata.
“Evaluasi terhadap jajaran penyelenggara perlu dilakukan agar program kebudayaan ke depan lebih berpihak pada pelestarian budaya Betawi sebagai identitas Jakarta,” pungkasnya.
About the Author
