INDOPOS-Jakarta – Sebuah acara silaturahmi sejumlah tokoh akademisi, aktivis, dan figur publik memantik kontroversi setelah di dalam forum tersebut muncul seruan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo–Gibran. Acara yang semula diklaim sebagai ajang halal bihalal itu berubah menjadi panggung kritik keras terhadap pemerintahan baru, bahkan mengarah pada ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah.
Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya:

Saiful Mujani – pendiri SMRC yang sebelumnya sempat viral karena pernyataan terkait ajakan menggulingkan pemerintahan Prabowo.
Islah Bahrawi – relawan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, yang dalam forum itu mengeluarkan pernyataan kontroversial, menyebut Presiden Prabowo pikun hingga demensia, serta menyerukan agar Prabowo “diturunkan” bersama peserta lain.
Feri Amsari – pakar hukum tata negara, yang sebelumnya dikenal kritis terhadap perubahan konstitusi dan kekuasaan presiden.
Dipo Satria – aktivis yang sering tampil dalam gerakan kritik sosial-politik.

Dr. Sukidi – intelektual dan akademisi yang beberapa waktu terakhir aktif menyuarakan kritik terhadap legitimasi pemerintahan baru.
Ubedilah Badrun – pengamat politik dan akademisi, yang juga dikenal pernah melaporkan kasus dugaan korupsi yang menyeret keluarga penguasa.

Almas Sjafrina – akademisi muda yang sebelumnya mencuat terkait uji materi batas usia capres-cawapres di MK, dan kini tampil sebagai salah satu pengkritik keras pemerintahan.

Isi Seruan yang Memantik Kontroversi
Dalam forum tersebut, beberapa pembicara lantang menyebut bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran adalah hasil proses yang “tidak adil”, dan mengajak peserta untuk “bersatu menurunkannya”. Seruan itu kemudian menyebar luas di media sosial, memicu reaksi dari publik yang menilai ajakan tersebut sudah melampaui batas kritik dan berpotensi menabrak hukum.

Ucapan Islah Bahrawi menjadi salah satu yang paling ramai disorot karena dianggap menghina dan menyerang personal Presiden Prabowo Subianto. Sementara Saiful Mujani kembali ditegaskan publik sebagai salah satu tokoh yang sejak awal menyinggung soal potensi “penggulingan” pemerintah.

Respons Publik

Gelombang kecaman muncul dari warga net, yang menilai para tokoh tersebut tengah mencoba menciptakan instabilitas politik di saat pemerintahan baru bahkan belum berjalan lama.
“Baru mulai kerja tapi sudah disuruh tumbang, demokrasi macam apa ini?” tulis salah satu warganet.

Ada pula yang menuding acara itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya terorganisir untuk mengganggu stabilitas nasional.

Isu Hukum dan Keamanan
Beberapa pakar hukum menilai bahwa ajakan menggulingkan pemerintahan sah dapat masuk kategori tindakan yang diatur dalam pasal makar. Aparat keamanan pun disebut tengah memonitor perkembangan isu ini.

Sementara itu, pihak Istana belum memberikan komentar resmi terkait seruan yang berasal dari acara tersebut. Namun sejumlah pendukung pemerintah meminta aparat menindak tegas pihak yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan.