INDOPOS-Sejumlah program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan dan sasaran kritik dari lawan politik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan impor mobil dari India, hingga impor ayam dari Amerika Serikat menjadi isu yang diperdebatkan di ruang publik.

Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menggelar konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk mengkritisi pelaksanaan MBG dan sejumlah kebijakan strategis pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menilai serangan bertubi-tubi terhadap program pemerintah mengonfirmasi prediksi internal MPG bahwa suhu politik nasional akan memanas pasca-Lebaran.

“Ketua Umum MPG, Jimmy S, sejak awal sudah memprediksi dinamika politik akan meningkat setelah Lebaran. Apa yang terjadi hari ini membuktikan prediksi itu tepat,” ujar Purwoko dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kritik yang berkembang tidak lagi sekadar menjadi kontrol demokratis, tetapi dalam beberapa kasus telah mengarah pada pembentukan opini negatif yang berpotensi mengganggu stabilitas dan konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program kerja.

Purwoko menjelaskan, melalui jaringan MPG yang tersebar dari tingkat nasional hingga daerah, pihaknya banyak menerima informasi lapangan terkait perkembangan isu-isu strategis. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Ketua Umum MPG untuk mengingatkan seluruh elemen pendukung pemerintah agar tetap solid serta responsif terhadap dinamika yang berkembang.

Selain menyoroti serangan terhadap program prioritas, Ketua Umum MPG Jimmy S, menurut Purwoko juga mengingatkan soal isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang belakangan kembali menjadi pembicaraan hangat di berbagai daerah.

Menurut Purwoko, isu mengenai isi dan arah kebijakan UU Perampasan Aset telah menjadi trending topik di sejumlah wilayah. Ia menilai, pemerintah dan DPR perlu segera memberikan kepastian serta penjelasan komprehensif kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu gejolak.

“Di daerah-daerah, isu ini sudah sangat ramai dibicarakan. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang jelas, karena bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi yang tidak benar,” kata Purwoko.

Ia juga mengingatkan bahwa isu tersebut sempat menjadi salah satu pemicu gelombang aksi bertajuk “Indonesia Gelap” beberapa waktu lalu, yang berujung pada demonstrasi besar dan kerusuhan di sejumlah daerah di Tanah Air. Karena itu, menurutnya, penyelesaian yang transparan dan komunikatif menjadi sangat penting untuk mencegah eskalasi serupa.

Purwoko turut menyentil peran para menteri kabinet sebagai pembantu presiden agar lebih aktif dalam merespons isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

“Para menteri jangan hanya diam dan menunggu situasi memburuk. Harus proaktif, turun menjelaskan kepada publik, serta mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis. Ini tanggung jawab bersama sebagai pembantu presiden,” tegasnya.

Ia menilai stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program-program prioritas, termasuk MBG dan kebijakan strategis lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat keamanan, serta elemen masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas nasional.

MPG, lanjut Purwoko, berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta membantu membangun komunikasi publik yang sehat dan berbasis data. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus dikelola dengan bijak agar tidak berkembang menjadi polarisasi yang merugikan kepentingan rakyat luas.

“Tujuan kita sama, yaitu memastikan pemerintahan berjalan stabil dan seluruh program kerja yang pro-rakyat dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (***)