​INDOPOS–Gelombang kecaman publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kini merembet pada sosok seniman Chiki Fawzi. Keduanya menjadi sasaran kritik tajam netizen setelah dianggap tidak menunjukkan empati dan rasa hormat terhadap identitas bangsa, di tengah fasilitas negara yang melekat pada mereka.

​Sentimen “Cukup Saya WNI”: Luka bagi Pembayar Pajak

​Pemicu utama kemarahan publik adalah unggahan Dwi Sasetyaningtyas yang dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI). Bagi masyarakat, pernyataan tersebut bukan sekadar opini pribadi, melainkan bentuk arogansi intelektual.

​Sebagai penerima beasiswa LPDP, pendidikan Dwi dibiayai langsung oleh hasil keringat rakyat Indonesia. Kritik yang muncul bukan sekadar soal perbedaan politik, melainkan soal integritas moral. Bagaimana mungkin seseorang yang “disekolahkan” oleh negara justru melontarkan narasi yang menjauhkan diri dari kebanggaan sebagai warga negara?

​Chiki Fawzi dan Standar Ganda Pembelaan

​Chiki Fawzi, putri dari musisi Ikang Fawzi, kini turut terseret dalam pusaran kritik. Keputusannya untuk pasang badan membela Dwi dianggap netizen sebagai tindakan yang salah sasaran.

​Publik menilai Chiki, yang dikenal sebagai pendukung setia Anies Baswedan, cenderung terjebak dalam polarisasi politik. Kritik netizen menyoroti bahwa pembelaan Chiki terhadap Dwi bukan didasari atas rasa kemanusiaan semata, melainkan karena kesamaan frekuensi dalam mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini memicu tuduhan adanya standar ganda: kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun menutup mata terhadap perilaku tidak etis sesama rekan seperjuangan politik.

​Pelajaran tentang Etika dan Tanggung Jawab

​Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para influencer dan penerima beasiswa negara:

    1. ​Penerima LPDP bukan warga istimewa: Mereka memiliki utang moral yang besar kepada rakyat. Menghina WNI atau negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dana publik.
    2. ​Figur Publik harus Bijak: Chiki Fawzi sebagai public figure seharusnya mampu membedakan mana perundungan (bullying) dan mana tuntutan akuntabilitas publik. Membela seseorang yang jelas-jelas melukai perasaan nasionalisme hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat.

​Catatan Kritis: Demokrasi memang menjamin kebebasan berpendapat dan oposisi politik. Namun, ketika kritik berubah menjadi penghinaan terhadap identitas bangsa—terutama oleh mereka yang mengenyam pendidikan dari uang rakyat—maka wajar jika publik menuntut konsekuensi moral maupun administratif.

Jumlah Pengunjung 203