INDOPOS-KARANG SENTOSA – Kamaludin, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Sentosa terpilih tahun 2026, memberikan klarifikasi sekaligus membantah sejumlah pemberitaan yang menyoroti dugaan rangkap jabatan antara posisinya sebagai anggota BPD dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Kamaludin menegaskan, keterlibatannya dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) bukanlah kegiatan yang baru muncul setelah dirinya menjabat sebagai anggota BPD. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan yang telah diajukannya kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sejak tahun 2024, ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua LPM.
Menurut Kamaludin, pada tahun 2022 dirinya mulai mengemban tugas sebagai Ketua LPM. Dalam kapasitas tersebut, ia mengajukan permohonan bantuan program RUTILAHU untuk 184 rumah di Desa Karang Sentosa pada tahun 2024.
Permohonan tersebut kemudian mendapatkan realisasi pada tahun 2026. Sebanyak 26 rumah dinyatakan memperoleh bantuan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang diterimanya dari Kepala Desa.
Ia menekankan, proses pengajuan hingga realisasi program tersebut memiliki rentang waktu yang jelas dan tidak berkaitan dengan jabatan barunya sebagai anggota BPD.
“Permohonan RUTILAHU yang saya ajukan kepada Disperkimtan pada tahun 2024 itu jauh sebelum saya dilantik sebagai anggota BPD pada 22 Juli 2026. Jadi, perlu dipahami kronologinya secara utuh agar tidak muncul persepsi yang keliru,” tegas Kamaludin.
Terkait Rangkap Jabatan, Kamaludin Berikan Penjelasan
Menanggapi sorotan mengenai dugaan rangkap jabatan, Kamaludin menyatakan bahwa persoalan tersebut telah dijelaskan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk dinas, pemerintah desa, dan awak media.
Ia juga menjelaskan bahwa secara lisan telah menyampaikan permohonan cuti sementara selama satu bulan kepada Ketua BPD Desa Karang Sentosa. Langkah tersebut dimaksudkan agar dirinya dapat menyelesaikan tanggung jawab pelaksanaan program RUTILAHU yang sejak awal diajukannya dalam kapasitas sebagai Ketua LPM.
Sementara itu, untuk melengkapi aspek administrasi, Kamaludin menyatakan akan menyampaikan surat resmi sebagai bagian dari tertib administrasi kelembagaan.
“Saya sudah menyampaikan secara lisan kepada Ketua BPD mengenai cuti sementara selama satu bulan. Secara administrasi, saya juga akan membuat surat resmi sebagai kelengkapan dokumen,” ujarnya.
Tidak Ingin Terjadi Pengalihan Tanggung Jawab
Kamaludin menjelaskan, salah satu pertimbangan dirinya tetap menangani pelaksanaan program RUTILAHU adalah karena sejak awal namanya tercantum sebagai penanggung jawab dalam dokumen permohonan yang diajukan pada 2024.
Ia mengkhawatirkan apabila tanggung jawab tersebut dialihkan begitu saja kepada pihak lain tanpa kejelasan administrasi, justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban program.
Menurutnya, sebagai pihak yang mengetahui proses pengajuan sejak awal, ia merasa perlu memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan arahan dari Disperkimtan.
“Tugas dan fungsi LPM merupakan bagian dari kelembagaan desa. Dalam persoalan ini, saya ingin memastikan program yang saya ajukan sejak 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Jangan sampai terjadi pengalihan tanggung jawab yang justru menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatannya dalam penyelesaian program tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang melekat pada dokumen pengajuan awal serta instruksi dari Disperkimtan.
Minta Persoalan Dilihat Secara Utuh dan Proporsional
Lebih lanjut, Kamaludin berharap pemberitaan mengenai dirinya tidak hanya didasarkan pada dugaan atau penilaian sepihak, tetapi juga mempertimbangkan kronologi, dokumen pengajuan, SK penerima bantuan, serta penjelasan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Ia menegaskan tidak memiliki niat untuk menyalahgunakan kewenangan maupun memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.
Baginya, yang menjadi prioritas adalah memastikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat Desa Karang Sentosa dapat terlaksana dan memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan.
“Saya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Saya sudah menjelaskan persoalannya kepada pihak terkait dan menyampaikan cuti sementara kepada Ketua BPD. Prinsipnya, saya ingin menyelesaikan tanggung jawab atas program yang proses pengajuannya sudah saya mulai sejak 2024,” pungkas Kamaludin.
Dengan demikian, Kamaludin berharap masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh kronologi serta aspek administrasi persoalan tersebut diklarifikasi secara menyeluruh.
About the Author
