INDOPOS-Jakarta, 13 November 2026 — Yayasan Indonesia Bangsa Pemenang (YIBP) merayakan hari jadinya yang pertama dengan menggelar diskusi panel bertajuk “Arah dan Wujud Pembangunan Bangsa Pemenang, Menuju Indonesia Emas 2045” pada Selasa (10/11). Bertepatan dengan Hari Pahlawan, diskusi ini mengangkat topik pembangunan desa, perkotaan, dan berkelanjutan. YIBP juga meluncurkan buku kumpulan esai para pengurus yayasan.
Ketua Pengurus YIBP Andre Rahadian mengatakan, diskusi panel diharapkan menjadi ruang bertukar perspektif, memperluas wawasan, dan mendorong kolaborasi untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Buku yang diluncurkan memuat gagasan tentang isu kemanusiaan, pendidikan sebagai fondasi pembangunan, serta penguatan ekonomi pedesaan melalui usaha petani dan kelembagaan desa.
“Keilmuan, pengalaman, dan jejaring alumni dapat menjadi modal untuk melahirkan gagasan dan kerja yang bermanfaat. Mari terus menyatukannya dalam semangat gotong royong agar kontribusi kita semakin luas bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Andre.
Dalam sesi keynote speech, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi Republik Indonesia Henny Navilah menekankan peran koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas keadilan ekonomi. Pengembangan koperasi, menurutnya, perlu didukung tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, keterlibatan generasi muda, serta kolaborasi lintas sektor.
“Ke depan, pengembangan ekosistem koperasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperluas kemitraan, peluang usaha, inovasi, dan kontribusi koperasi dalam berbagai sektor ekonomi,” ujar Henny.
Pada kesempatan tersebut, YIBP juga menggelar sesi diskusi panel yang menghadirkan Drs. H. Akhmad Muqowam, Ketua Umum IKA UNDIP 2020–2022, Djarot Saiful Hidayat, Ketua Presidium IKA UB 2015–2019, dan Adhityani Putri, Kepala Bidang Sustainability & Social Impact ILUNI UI. Masing-masing membahas pembangunan desa, perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam diskusi mengenai pembangunan desa, Akhmad Muqowam menyoroti pentingnya membangun koperasi dengan pendekatan bottom-up, bukan top-down. Ia juga mendorong agar desa diberi kesempatan untuk mengelola dirinya sendiri dan membahas regulasi desa. Menurutnya, saat ini masih banyak pengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang kurang memahami kondisi desa.
“Pendekatannya adalah yang terjadi hari ini, perencanaan desa yang harusnya dikelola bottom-up, jadi top-down. Desa seharusnya subjek tapi jadi objek. Kewenangan yang harusnya diatur distribusi ternyata dipusatkan kembali. Orientasi kebutuhan masyarakat berlawanan dengan program pemerintah,” tukasnya.
Sementara itu, Djarot mengatakan, pemerintah kota perlu memenuhi hak-hak penduduk, mulai dari hak atas pekerjaan dan perumahan hingga perlindungan, pelayanan publik yang baik, dan penghidupan yang layak. Ia mengingatkan, bonus demografi menuju 2045 bisa menjadi bumerang jika anak muda tidak produktif. Data BPS, menurutnya, menunjukkan sekitar satu juta pengangguran merupakan lulusan sarjana. Pemerintah juga perlu melindungi kesempatan warga untuk berusaha, misalnya dengan menata keberadaan minimarket agar tidak mematikan toko kelontong milik warga.
“Strategi yang kita tawarkan adalah pekerjaan. Hak warga untuk mendapatkan pekerjaan ini diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Dasar-dasar undang-undangnya ada. Strategi kotanya seperti apa? Pelatihan kerja berbasis kebutuhan kota. Jadi pemerintah punya tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan. Legalisasi dan penataan usaha kecil. Jadi sekali lagi, jangan bersaing dengan rakyat. Kita justru lebih banyak membangun usaha-usaha kecil yang dibangun rakyat karena itu investasi,” ujar Djarot.
Adhityani menyebut pentingnya keberlanjutan sebagai agenda nasional yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Di tengah ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, Indonesia perlu mengelolanya secara adil dan berkelanjutan sembari menarik teknologi untuk membangun nilai tambah. Ia juga menyoroti polusi udara, terutama di Jabodetabek, yang salah satunya dipicu oleh dominasi energi fosil. Ketergantungan pada batu bara, bahan bakar seperti bensin dan LPG, serta impor energi turut membebani fiskal melalui subsidi. Karena itu, transisi energi dinilai penting untuk mengurangi polusi dan ketergantungan tersebut melalui elektrifikasi serta diversifikasi sumber listrik.
“Transisi energi sudah keniscayaan karena kita diguncang oleh shock akibat penutupan Selat Hormuz. Kita juga punya sumber daya energi lain, termasuk sumber daya mineral. Bagaimana cara kita memanfaatkan dan menciptakan rantai nilai baru? Teknologi tadi mungkin tidak bisa kita kuasai, tetapi kita bisa mengundangnya masuk ke Indonesia. Kita bisa menciptakan pasar dan regulasi supaya investasi datang dan menciptakan rantai nilai itu. Tentunya, ini harus dibarengi dengan kondisi investasi pasar yang sesuai dan juga kepastian kebijakan,” jelas Adhityani.
Selain diskusi panel, perayaan satu tahun YIBP ditandai dengan peluncuran buku Bersatu dalam Kontribusi untuk Mewujudkan Indonesia Bangsa Pemenang. Buku ini memuat profil, program, dan kumpulan esai para pengurus YIBP yang mengangkat beragam gagasan tentang isu kemanusiaan, terutama pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Salah satu gagasan yang disorot ialah penguatan ekonomi pedesaan melalui kolektivitas usaha petani dan kelembagaan desa untuk mewujudkan desa yang unggul dan mandiri.
YIBP berdiri pada 10 November 2025 dan menghimpun alumni dari sekitar 17 organisasi alumni perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yayasan ini dipimpin Maryono sebagai Ketua Pembina, Marzuki Alie sebagai Ketua Pengawas, dan Andre Rahadian sebagai Ketua Pengurus. Berfokus pada bidang pendidikan, kemanusiaan, dan sosial, YIBP mengoptimalkan potensi serta jejaring alumni untuk mendorong gagasan dan aksi nyata dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. (*)
About the Author
