INDOPOS-DEPOK — Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB) berkolaborasi dengan BEM UI, BEM FIB UI, BEM ITB, dan BEM Undip menggelar mimbar diskusi publik bertajuk “Menggugat Resentralisasi Kekuasaan” dalam program Omon-Omon Goes to Campus yang disiarkan saluran media Tempo (Tempodotco) dari Auditorium Gedung 1 FIB UI, Kampus Depok, Kamis (1/10/2026).
Forum lintas kampus, alumni, dan media ini melontarkan kritik keras terhadap kecenderungan pemerintah pusat yang makin memusatkan kekuasaan politik serta memangkas alokasi anggaran daerah.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imaman, menegaskan bahwa fenomena resentralisasi telah memperlemah posisi daerah dan mengikis prinsip otonomi hasil Reformasi 1998. Athof menilai masyarakat sipil harus memperkuat konsolidasi mandiri untuk mengimbangi pendekatan kekuasaan pusat yang kian militeristik.
“Kita tidak boleh menitipkan kepentingan kita kepada orang lain. Mari kita gerakkan konsolidasi sipil demi menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup kita sendiri,” ujar Athof di hadapan peserta diskusi.
Dampak nyata pemusatan kekuasaan tersebut tercermin dari efisiensi anggaran nasional. Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman, membeberkan penurunan alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang merosot tajam dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun. Pemangkasan ini melumpuhkan ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar warganya.
“Resentralisasi kekuasaan tentu lahir dari sebuah proses desentralisasi yang kemudian masuk lagi ke jurang yang sama,” kata Majid. Ia mengkhawatirkan bangkitnya pola kepemimpinan terpusat bergaya Orde Baru dan melontarkan gagasan radikal mengenai opsi pembentukan negara federasi agar daerah memegang kendali penuh atas sumber dayanya.
Sementara itu, Nahdah Nabillah H.R. (Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB / K3M ITB 2026/2027), mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran oleh pusat memperburuk penanganan bencana alam di Aceh, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur. Nabilah juga mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen yang terbukti tidak sebanding dengan kenaikan gaji pekerja.
“Kebijakan ini perlu kita pertanyakan, apakah untuk menyejahterakan rakyat atau sekadar menguntungkan kelompok oligarki,” tutur Nabilah.
Merespons kritik mahasiswa, Dr. phil. Panji Anugrah Permana, S.I.P., M.Si. (Dosen Ilmu Politik UI), memaparkan bahwa perubahan bentuk negara menuju federasi memiliki risiko pengelolaan yang sangat rumit.
Panji menawarkan konsep Centripetal Democratic Governance sebagai jalan tengah untuk mendamaikan tuntutan otoritas pusat yang kuat dengan hak-hak inklusif daerah.
Di sisi lain, pakar ekonomi Fakhrul Fulvian serta Guru Besar Psikologi UI Prof. Dr. Bagus Takwin. M.Hum., mencatat bahwa ketimpangan fiskal memicu kerentanan ekonomi lokal sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik (public trust).
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan catatan tajam dalam penutupan diskusi yang dipandu media Tempo tersebut. Rocky mengingatkan para mahasiswa agar tidak sekadar meluapkan kemarahan, melainkan mampu merapikan struktur argumen secara rasional dan terukur.
Ia menilai tuntutan radical break atau pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan memerlukan keberanian politik dan persatuan masyarakat sipil.
“Saya menangkap seluruh kemarahan kita, tetapi kita tidak boleh marah kalau kita tidak bisa mengatur argumen kita,” ungkap Rocky.
Rocky menegaskan bahwa kebebasan warga negara tidak hadir dari kemurahan hati penguasa maupun elite politik. Menurutnya, mahasiswa bersama masyarakat sipil harus membentuk blok politik yang solid untuk melawan kecenderungan kekuasaan yang makin terpusat.
“Ada ketakutan di sini. Kata pepatah, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be worn everyday by the effort of it and the union of all. Jangan cengeng, buat blok politik dan lawan kekuasaan,” tegas Rocky.(*)
About the Author
