INDOPOS-JAKARTA — Ajang Pemilihan Abang dan None Jakarta 2026 menuai kritik dari sejumlah tokoh dan pemerhati budaya Betawi. Kritik tersebut terutama menyangkut persoalan representasi budaya Betawi dalam ajang yang selama ini dipandang memiliki keterkaitan kuat dengan identitas dan kearifan lokal masyarakat Jakarta.
Kritik muncul setelah Herve Pierre Sidarta dari Jakarta Selatan, resmi terpilih sebagai Abang dan None Jakarta 2026 dalam malam final yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, malam final tersebut diikuti 36 pasangan finalis yang mewakili lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Herve Pierre Sidarta terpilih sebagai Abang Jakarta 2026, sedangkan Citra dinobatkan sebagai None Jakarta 2026.
Namun, hasil tersebut kemudian memunculkan perdebatan di kalangan sejumlah tokoh Betawi yang mempertanyakan sejauh mana aspek akar budaya Betawi menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok yang menjadi representasi Abang dan None Jakarta.
Pemerhati budaya Betawi sekaligus mantan anggota Dewan Kesenian Jakarta, Suaeb Mahbub, menilai identitas budaya Betawi semestinya menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan Abang None Jakarta.
Menurut Suaeb, persoalan yang dipersoalkan bukan menyangkut toleransi terhadap perbedaan agama, melainkan bagaimana sebuah ajang yang membawa nama dan simbol budaya Betawi tetap mempertahankan akar sejarah serta karakter masyarakat Betawi.
”Akan sangat aneh dan melukai masyarakat adat Betawi, dengan terpilih pemenangnya Abang, dalam ajang Abang None yang ternyata nonmuslim,” ujar Suaeb.
Ia berpandangan, sejak awal keberadaan Abang None Jakarta memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat Betawi yang secara historis mayoritas beragama Islam. Karena itu, menurut dia, aspek tersebut semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sosok yang akan membawa identitas budaya Betawi.
”Ini bukan tentang tidak toleran, namun dari sejarah sejak awal ajang Abang None adalah kuat dengan kearifan lokal masyarakat Betawi yang beragama muslim. Hal ini harusnya menjadi pegangan dari pihak penyelenggara untuk menghargai budaya lokal Betawi,” katanya.
Suaeb bahkan mengusulkan agar dibuat ruang atau ajang tersendiri bagi representasi komunitas lain sehingga masing-masing memiliki wadah budaya yang jelas.
”Kalau mau dibuat saja ajang lain untuk khusus nonmuslim. Seperti halnya ajang Koko Cici. Sehingga tidak membuat ajang Abang None kehilangan akar budaya muslim Betawi,” ujarnya.
Iwan Aswan, seniman Betawi turut berkomentar, menilai LAKB sebagai Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi yang siketuai Bang foke, atau Fauzi Bowo, ke depan harus ikut andil dalam penentuan syarat dalam ajang Abang None.
Minta Akar Budaya Tidak Dikesampingkan
Suaeb Mahbub menduga, penyelenggaraan Abang None Jakarta 2026 dengan berbagai persoalan yang kini diperdebatkan belum tentu diketahui secara menyeluruh oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Doel.
Ia menilai perlu ada perhatian lebih serius dari pemerintah daerah terhadap substansi dan arah penyelenggaraan Abang None Jakarta agar ajang tersebut tidak hanya menjadi kontestasi pemilihan duta pariwisata dan generasi muda, tetapi juga tetap memiliki keterikatan dengan akar budaya Betawi.
Sementara itu, Dr. Azis Khafia, cendekiawan Betawi dan mantan senator RI, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Abang None Jakarta.
Menurut Azis, evaluasi diperlukan untuk memastikan identitas budaya Betawi tetap menjadi bagian penting dalam proses seleksi maupun pembekalan peserta.
”Sebetulnya ada penjurian tidak tertulis, namun menjadi otoritas juri dan itu mutlak bahwa Betawi identik dengan Islam. Maka menjadi kemutlakan representasi Betawi ya wajib Islam. Abang None adalah simbol Betawi, dan ini bukan kali pertama kejadiannya. Sayangnya setelah berproses baru diprotes,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik sejumlah tokoh Betawi yang melihat adanya persoalan antara konsep representasi budaya dan mekanisme pemilihan Abang None Jakarta.
