INDOPOS-JAKARTA — Ketua Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, angkat suara keras menyikapi munculnya Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi (LAKB) sebagai wadah baru dalam organisasi kebetawian.
Eki mengapresiasi lahirnya wadah baru tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kehadiran LAKB tidak justru menjadi sumber konflik baru dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat Betawi.
Menurut Eki, Dewan Adat Bamus Betawi memiliki sejarah panjang. Ia menyebut Bamus Betawi telah berdiri sejak 1982 dan dibangun oleh para tokoh Betawi generasi terdahulu.
«“Dewan Adat Bamus Betawi pimpinan Eki Pitung mengucapkan selamat kepada Lembaga Adat Kebudayaan Betawi sebagai organisasi wadah terbaru atas nama kebetawian. Namun, isinya hampir rata-rata memang yang bersinggungan atau berseberangan dengan Dewan Adat Bamus Betawi yang lahir sejak 1982, zaman babe-babe kita, orang tua kita yang mendirikan. Kami sangat menghormati sejarah itu dan menjadi pewarisinya,” ujar Eki dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).»
Eki juga menyinggung perubahan Bamus Betawi menjadi Dewan Adat Bamus Betawi setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Umum pada 2023. Menurut dia, perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Ia menyebut proses pengesahan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah serta Menteri Investasi dan Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, yang disebut Eki sebagai salah satu tokoh Betawi sekaligus Ketua Pembina Dewan Adat Bamus Betawi.
Eki mempertanyakan mengapa keberadaan tokoh Betawi yang memiliki posisi strategis di pemerintahan justru diiringi munculnya polemik baru di internal masyarakat Betawi.
«“Bukannya kita bersyukur memiliki tokoh Betawi yang kini menjabat menteri dan Kepala Danantara, salah satu orang berpengaruh di negeri ini. Kini dibuat polemik dan dibuat baru dengan sejenisnya. Konflik baru bertambah, orang Betawi semakin bingung,” tegasnya.»
Eki: Jangan Sibuk Politik, Betawi Butuh Program Nyata
Eki mengaku pesimistis jika organisasi-organisasi baru yang mengatasnamakan kebetawian justru lebih sibuk dengan kepentingan politik dibandingkan menjalankan program konkret untuk masyarakat.
Ia mempertanyakan kontribusi nyata yang akan diberikan kepada masyarakat Betawi apabila energi organisasi justru habis untuk tarik-menarik kepentingan dan persaingan kelembagaan.
«“Saya kok pesimis melihat wadah baru bernama LAKB Betawi itu lebih sibuk politiknya daripada memajukan budaya dan program-program yang dirasakan langsung oleh kaum Betawi,” ujar Eki.»
Menurutnya, terlalu banyak organisasi dengan fungsi yang dinilai beririsan justru berpotensi membuat masyarakat Betawi semakin terfragmentasi.
Padahal, kata Eki, Betawi membutuhkan persatuan dan kolaborasi untuk menjaga kebudayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
«“Gimana Betawi mau maju kalau ada kader terbaik untuk Betawi, untuk Jakarta bahkan untuk Indonesia, malah dibuat tandingan?” ucapnya.»
Klaim Punya Payung Hukum Jelas
Eki menegaskan Dewan Adat Bamus Betawi yang dipimpinnya memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang jelas.
Ia menyebut organisasi tersebut memiliki Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) serta menjalankan kelembagaan dalam kerangka UU DKJ dan Perda Nomor 4 Tahun 2015.
«“Dewan Adat Bamus Betawi pimpinan Eki Pitung memiliki payung hukum yang jelas, mengikuti regulasi, memiliki SK Kemenkumham dan berada di bawah UU DKJ serta ada Perda Nomor 4 Tahun 2015,” katanya.»
Sentil Lingkaran Pramono Anung
Eki juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai orang nomor satu di Jakarta itu berpotensi dikelilingi pihak-pihak yang justru memperuncing perbedaan di antara sesama masyarakat Betawi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan paling keras Eki dalam polemik organisasi kebetawian.
«“Saya kasihan Pak Gubernur Pramono dikelilingi orang-orang yang pragmatis, orang-orang yang jatuh-menjatuhkan sesama Betawi,” ujar Eki.»
Meski melontarkan kritik, Eki tetap menilai Pramono sebagai sosok yang terbuka dan memiliki pengalaman politik yang matang.
«“Pak Gubernur Pramono orang baik dan terbuka. Apalagi perjalanan karier politiknya sudah sangat matang dan demokratis,” katanya.»
Eki Tantang Adu Program
Alih-alih memperpanjang konflik antarorganisasi, Eki mengajak seluruh elemen kebetawian membuktikan diri melalui program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia bahkan menantang agar program Dewan Adat Bamus Betawi dan LAKB dibandingkan secara terbuka sepanjang 2026.
«“Bangun Jakarta kita sama-sama. Bangun Betawi pun kita semua punya hak yang sama. Nyok deh kita adu program Dewan Adat Bamus Betawi dengan Lembaga Adat Kebudayaan Betawi,” tuturnya.»
Namun, Eki memberikan peringatan tegas kepada organisasi lain agar tidak mengganggu aktivitas Dewan Adat Bamus Betawi.
«“Tapi jangan mengganggu Dewan Adat Bamus Betawi. Jika Dewan Adat Bamus Betawi memiliki program-program buat kebetawian, mohon saudara-saudara saya di Lembaga Adat Betawi dan kebudayaan masing-masing saja. Jangan ganggu, jangan gerecokin,” tutup Eki.»
Polemik ini menunjukkan bahwa persoalan organisasi kebetawian di Jakarta belum sepenuhnya mereda. Di tengah banyaknya wadah yang membawa nama Betawi, tantangan terbesar kini adalah memastikan persaingan kelembagaan tidak berubah menjadi perpecahan yang justru merugikan masyarakat Betawi sendiri.
About the Author
