Pentingnya Reposisi Hanura dan Pilih Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Oleh:

Agung Giantoro, Politisi Muda Partai Hanura dan Direktur Eksekutif Pusat Riset Indonesia

REPOSISI Hanura percikan api yang disulut Inas Zubir (mengatasnamakan politisi senior Hanura), dengan membuat tulisan yang mendegadrasi Hanura, justru membangkitkan kader-kader muda Hanura untuk bersuara membela partainya. Sekaligus menciptakan diskursus wacana politik berbasis intelektual khususnya mengenai positioning politik Hanura pasca Pemilu (Pileg dan Pilpres).

Reposisi positioning dapat dimaknai penempatan posisi baru dalam konstelasi politik nasional, jika disederhanakan menjadi dua posisi, Koalisi atau Oposisi. Koalisi di sini yang dimaksud adalah bergabung dengan partai-partai yang mendukung pemerintahan hasil pemilu.

Oposisi yang dimaksud adalah menjadi pihak yang berbeda dengan partai pendukung pemerintah.

Bagi Hanura pengambilan Keputusan apakah akan berkoalisi atau beroposisi terhadap pemerintahan baru Prabowo- Gibran nanti, tentu ada untung-ruginya secara politik.

1. Jika berkoalisi, keuntungan yang didapat Hanura sepertinya akan sangat kecil. Dikarenakan barisan partai yang akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo- Gibran, diprediksi makin banyak.

Selain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora yang sudah mengusung Prabowo- Gibran sejak Pilpres, kemungkinan besar Nasdem dan PKB juga akan bergabung, bahkan PPP terindikasi juga sedang penjajakan dengan kubu 02 untuk bergabung di pemerintahan Prabowo- Gibran. Hampir pasti tidak ada lagi jatah kekuasaan yang bisa diraih Hanura.

Artinya, Hanura tidak tepat untuk melakukan bargaining politik dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, Kerugian yang di dapat Hanura sepertinya akan cukup besar, jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo- Gibran, berupa sentiment negatif publik yang menilai Pemilu Pilpres kemarin penuh kecurangan (pemilu terburuk dalam Sejarah).

2. Jika Oposisi, kerugian Hanura menjadi oposisi tentu saja tidak mendapat jatah
kue kekuasaan (kursi Menteri atau Komisaris BUMN). Namun untuk jangka menengah (5 tahun kedepan), Hanura bisa mendapat benefit politik yang cukup besar. Apabila Hanura bisa melakukan Build up Politic secara canggih, baik melalui kerja-kerja politik digrass root maupun political branding yang elegan.

Hanura bisa berkaca pada sejarah dua partai yang pernah menetapkan diri sebagai oposisi kekuasaan. 1) PDIP di Indonesia. Setelah lama menjadi oposisi Orde Baru (dengan Golkar- nya) pasca lengsernya Soeharto dan digelarnya pemilu demokratis pertama (tahun 1999), PDIP memperoleh berkah electoral yang luar biasa. PDIP memperoleh 33,74% suara (153 kursi), sekaligus menobatkan PDIP sebagai pemenang puncaknya.

Setelah 2004 sampai 2014 PDIP tabah menjadi partai oposisi. Pada
2014 kembali menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak (18,95%),
sekaligus menjadi Partai Penguasa (berhasil mendudukkan kadernya Joko Widodo menjadi Presiden RI).

2) PAS di Malaysia PAS (Partai Islam Se Malaysia) dengan koalisi Pakatan Harapan, setia menjadi oposisi dari partai berkuasa di Malaysia (UMNO) dengan koalisi Barisan Nasionalnya.

PAS dan Pakatan Harapan rela menderita menjadi oposisi selama
puluhan tahun. Namun di pemilu 2018 terjadi keajaiban politik. PAS berhasil
menumbangkan UMNO.

PAS meraih lonjakan kursi dari 18 menjadi 44 kursi. Dan, koalisinya Pakatan Harapan meraih 82 kursi. Dari 2 partai diatas (PDIP) dan PAS), kita dapat menarik Pelajaran “Menjadi Oposisi bisa membawa berkah di kemudian hari”. Asalkan dengan pertimbangan matang dan build up politik yang mumpuni.

Oleh karena itu, pernyataan Ketua Umum Hanura (Oso), bahwa Hanura akan terus bersama PDIP sesuai yang telah disepakati.

Merupakan pernyataan cerdas
dari seorang politisi berkelas. Sebaliknya, pernyataan Inas Zubir (mantan fungsionaris Hanura), bahwa Hanura telah menjadi Orsap dan kacung PDIP, merupakan pernyataan idiot dari seorang politisi kolot.

Selamat atas terselenggaranya Rapisnas II Hanura. Semoga menghasilkan kebijakan politik actual demi kemenangan fenomenal di 2029.***

Penulis: Politisi Muda Partai Hanura dan Direktur Eksekutif Pusat Riset
Indonesia.

  • Related Posts

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    INDOPOS-Langkah segelintir anggota DPRD DKI Jakarta yang mendorong larangan total rokok melalui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta, menuai kritikan keras dari masyarakat. Salah satunya…

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    INDOPOS-PT Merpati Abadi Sejahtera atau PT MAS jangan sampai dipailitkan. Itulah harapan para karyawan dan investor, dalam sidang lanjutan proposal perdamaian, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 11…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    Human Initiative Tutup Program Sebar Qurban, Ini Capaian 2025

    Human Initiative Tutup Program Sebar Qurban, Ini Capaian 2025

    Gelar Aksi Damai di MA, Ratusan Karyawan dan Investor PT MAS Tolak Dipailitkan, Bagaimana Nasib Anak dan Keluarga Kami Jika di PHK?

    Gelar Aksi Damai di MA, Ratusan Karyawan dan Investor PT MAS Tolak Dipailitkan, Bagaimana Nasib Anak dan Keluarga Kami Jika di PHK?

    Bongkar Klaim Tanah KPN Kejaksaan Negeri Cibinong Syahrial Eks Yonif PR 328 Cilodong Dilaporkan Ke Kejaksaan

    Bongkar Klaim Tanah KPN Kejaksaan Negeri Cibinong Syahrial Eks Yonif PR 328 Cilodong Dilaporkan Ke Kejaksaan

    Petisi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia “Menuntut Penghentian Permanen Aktivitas Pertambangan Nikel di Raja Ampat”

    Petisi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia “Menuntut Penghentian Permanen Aktivitas Pertambangan Nikel di Raja Ampat”