Perjuangan Ny. Suryati Berlanjut, Kuasa Hukum Kembali Dipanggil Biro Karowassidik

INDOPOS-Jakarta – Sebagai pengembangan dari berita sebelumnya pada 19 Januari 2024, Kuasa Suryati, Indra Hardimansyah, kembali dipanggil oleh Biro Karowassidik. Pertemuan pada tanggal 25 Januari menghasilkan informasi bahwa Biro Karowassidik akan memberikan supervisi kepada penyidik Harda Polda Metro Jaya.

Indra Hardimansyah memberikan apresiasi atas profesionalisme Biro Karowassidik dan berharap agar perkara pidana yang menimpa Suryati di Polda Metro Jaya segera dapat dihentikan. Dia menekankan bahwa keberlakuan hukum kedua akta hibah, Nomor 384 dan 385, telah inkrah hingga tingkat kasasi MA, tanpa ada pembatalan yang pernah dilakukan.

Lebih lanjut, Indra Hardimansyah mengungkapkan bahwa dokumen AJB 131 harus dibuktikan secara materi dengan melibatkan para saksi yang hadir pada saat pembuatannya pada tahun 1988. Meskipun Puslabfor telah memenuhi prosedur standar operasional (SOP), Indra menyatakan bahwa tidak ada bukti pembanding yang diberikan.

Dalam upayanya membela Suryati, Indra menyebut AJB 130, 131, dan 135 sudah dikalahkan dalam perkara perdata dan telah inkrah. Namun, dia meragukan substansi dugaan pemalsuan terhadap Akta Hibah, menganggapnya sebagai upaya untuk mengulur waktu semata.

Ny. Suryati, pemilik lahan seluas 8.500 m2 di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, telah memenangkan gugatan perdata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Saat ini, Biro Karowassidik Bareskrim Mabes Polri bersama Unit 3 Harda Polda Metro Jaya akan melaksanakan asistensi terhadap hasil Gelar Perkara. Indra Hardimansyah menyatakan ketidakpuasannya terhadap pendekatan penyidik Polda Metro Jaya terkait tanda tangan H. Uman yang dianggap identik, tanpa adanya bukti pembanding dari Minuta AJB.

Pihaknya telah melakukan upaya hukum termasuk melaporkan ke Karowassidik Mabes Polri dan Propam Mabes Polri. Indra Hardimansyah menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum untuk Ny. Suryati. Segala langkah hukum, termasuk pengaduan ke Kompolnas, Ombudsman, DPR, hingga Presiden, akan diambil untuk memastikan tegaknya hukum yang berkeadilan. (pot)

  • Related Posts

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    INDOPOS-Tangerang Selatan, 01 July 2024-National Battery Research Institute (NBRI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta Pamerindo Indonesia sebagai co-organizer, akan…

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    INDOPOS-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) Jakarta St. Laksanto Utomo mengingatkan kepada Pemerintah jangan sampai mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.“Seyogianya hindari pemikiran bahwa hukum…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco