Pernyataan Kapolri Estafet Kepemimpinan Nasional Bentuk Netralitas Polri di Pilpres 2024

INDOPOS-Seluruh penyelenggara negara termasuk Kapolri, Panglima TNI harus dapat memahami bahwa 4 paslon Calon Presiden, siapapun itu adalah bagian dari estafet kepemimpinan.

Menurut Wakil Koordinator TKD Prabowo Gibran Jakarta Raya, Rhuqby Adeana S, Indonesia negara yang sudah merdeka sejak tahun 1945, sudah ke empat kalinya kita melaksanakan Pemilihan Presiden secara langsung, dari waktu ke waktu setiap calon presiden adalah penerus dari Presiden sebelumnya. Setiap calon presiden memiliki gaya, memiliki visi misi dan tawaran yang berbeda. Dan juga harus memiliki dua aspek yakni melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya dan melakukan peercepatan, perbaikan dan penyempurnaan.

Rhuqby Adeana S, kami mendukung apa yang disampaikan Kapolri soal estafet kepemimpinan adalah bentuk penegasan netralitas polri pada Pilpres 2024. Karena fungsi tugas Polri adalah bertanggung jawab pada keamanan ditingkat nasional, memastikan terciptanya “Pemilu Damai Jujur Adil dan Demokratis’., menjadi pelindung dan pelayan rakyat, agar rakyat dapat menjalankan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan, jelas tegas tidak dalam konteks sedang membela atau mengendors calon tertentu, tetapi memestikan dan menegaskan netralitas Polri pada Pemilu 2024 nanti. Sabtu (13/01).

  • Related Posts

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    INDOPOS-Langkah segelintir anggota DPRD DKI Jakarta yang mendorong larangan total rokok melalui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta, menuai kritikan keras dari masyarakat. Salah satunya…

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    INDOPOS-PT Merpati Abadi Sejahtera atau PT MAS jangan sampai dipailitkan. Itulah harapan para karyawan dan investor, dalam sidang lanjutan proposal perdamaian, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 11…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    Larangan Rokok Total di Tempat Hiburan Berpotensi Picu Badai PHK dan Penurunan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata dan Usaha Kecil, Pemerintah Harus Kaji Ulang!

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    Sidang di PN Jakpus, Sejumlah Investor Setuju Proposal Perdamaian PT MAS, Berharap Tak Ada Pailit

    Human Initiative Tutup Program Sebar Qurban, Ini Capaian 2025

    Human Initiative Tutup Program Sebar Qurban, Ini Capaian 2025

    Gelar Aksi Damai di MA, Ratusan Karyawan dan Investor PT MAS Tolak Dipailitkan, Bagaimana Nasib Anak dan Keluarga Kami Jika di PHK?

    Gelar Aksi Damai di MA, Ratusan Karyawan dan Investor PT MAS Tolak Dipailitkan, Bagaimana Nasib Anak dan Keluarga Kami Jika di PHK?

    Bongkar Klaim Tanah KPN Kejaksaan Negeri Cibinong Syahrial Eks Yonif PR 328 Cilodong Dilaporkan Ke Kejaksaan

    Bongkar Klaim Tanah KPN Kejaksaan Negeri Cibinong Syahrial Eks Yonif PR 328 Cilodong Dilaporkan Ke Kejaksaan

    Petisi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia “Menuntut Penghentian Permanen Aktivitas Pertambangan Nikel di Raja Ampat”

    Petisi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia “Menuntut Penghentian Permanen Aktivitas Pertambangan Nikel di Raja Ampat”