INDOPOS-JAKARTA — Keberadaan lapak dan kios tidak resmi di sekitar Pasar Nangka Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, dikeluhkan masyarakat dan pedagang. Deretan lapak yang berdiri di depan area pasar dinilai membuat aktivitas perdagangan di dalam pasar semakin sepi.
Kondisi tersebut juga disebut menimbulkan persoalan lain, mulai dari lingkungan yang terlihat kumuh hingga terganggunya arus lalu lintas akibat aktivitas perdagangan di sekitar badan jalan dan trotoar.
Pasar Nangka Bungur merupakan salah satu pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Namun, berdasarkan keluhan yang disampaikan masyarakat, aktivitas perdagangan di dalam pasar saat ini dinilai tidak seramai lapak-lapak yang berada di luar area resmi.
Tokoh masyarakat Haji Harun mengatakan kondisi Pasar Nangka Bungur semakin memprihatinkan akibat maraknya lapak dan kios yang berdiri di sekitar bagian depan pasar.
Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota Jakarta Pusat segera mengambil langkah untuk menata kawasan tersebut dan memberikan solusi bagi pedagang resmi.
Menurutnya, penataan seperti itu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Ia mencontohkan kondisi Pasar Kramat Jati yang kini dinilai lebih tertib setelah pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan diarahkan masuk ke area pasar.
“Harusnya kondisi ini bisa diterapkan di Pasar Nangka Bungur. Pedagang yang berjualan di pinggir jalan dapat ditata dan diarahkan masuk ke dalam pasar sehingga kawasan menjadi lebih tertib,” ujar Haji Harun.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Bahar. Ia meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan lapak-lapak yang disebut mengganggu aktivitas perdagangan di pasar resmi.
Menurut Bahar, kondisi tersebut berpotensi membuat pedagang yang memiliki kios resmi kehilangan pembeli. Jika berlangsung terus-menerus, tidak menutup kemungkinan sejumlah kios resmi kembali tutup karena tidak mampu bertahan.
“Pedagang resmi menjadi sepi dan terancam tutup. Pemerintah harus segera turun tangan agar persoalan ini tidak semakin berlarut,” katanya.
Diduga Ada Koordinator Lapak
Dalam surat keluhan yang beredar di masyarakat, seorang warga bernama Sukirah juga menyampaikan kondisi Pasar Nangka Bungur kepada pihak terkait.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa bagian dalam pasar saat ini relatif sepi pengunjung. Kondisi itu dikaitkan dengan keberadaan deretan kios atau lapak tidak resmi yang berada tepat di depan pasar.
Surat tersebut menyebut seorang tokoh masyarakat berinisial H. Mamat sebagai pihak yang disebut-sebut mengoordinasikan lapak-lapak tersebut.
Namun, tudingan mengenai adanya koordinator maupun dugaan kepentingan pribadi di balik keberadaan lapak tersebut masih merupakan klaim yang disampaikan dalam surat keluhan dan belum terverifikasi secara independen.
Sukirah juga menyebut masyarakat lebih memilih berbelanja di lapak yang berada di badan trotoar dan pinggir kali dibandingkan masuk ke dalam pasar resmi.
“Masyarakat lebih memilih berbelanja di lapak tersebut yang memakai badan trotoar dan berada di pinggir kali, yang terkadang limbahnya dibuang ke kali dan tentu saja menimbulkan pencemaran,” demikian salah satu bagian isi surat tersebut.
Persoalan Sampah dan Kemacetan
Selain berdampak terhadap pedagang resmi, keberadaan lapak di luar area pasar juga dikeluhkan karena dinilai menimbulkan persoalan lingkungan.
Aktivitas perdagangan di pinggir kali disebut menghasilkan sampah dan limbah yang berpotensi masuk ke saluran air. Di sisi lain, keberadaan kios dan lapak di sekitar badan jalan serta trotoar dinilai berpotensi mempersempit ruang lalu lintas dan memicu kemacetan.
Warga berharap penataan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi para pedagang agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi di lokasi yang resmi dan tertata.
PD Pasar Jaya Disebut Sudah Berupaya
Dalam surat keluhan tersebut juga disebutkan bahwa Perumda Pasar Jaya telah melakukan sejumlah pendekatan persuasif kepada pedagang agar kembali berjualan di dalam area pasar.
Salah satu upaya yang disebut dilakukan adalah memberikan kemudahan berupa pembebasan sewa kios selama tiga bulan sebagai stimulus bagi pedagang untuk kembali menempati kios resmi.
“PD Pasar Jaya sudah berusaha melakukan langkah-langkah persuasif, mengimbau serta memberikan kemudahan dan memberikan bonus yaitu tiga bulan gratis sewa kios, tetapi nampaknya upaya tersebut belum berhasil,” tulis Sukirah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena Pasar Nangka Bungur disebut telah selesai direnovasi. Namun, suasana di dalam pasar justru masih dinilai kalah ramai dibandingkan aktivitas perdagangan di luar area pasar.
Masyarakat pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Perumda Pasar Jaya melakukan penataan secara menyeluruh.
Penataan diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan pasar, melindungi pedagang yang memiliki kios resmi, mengurangi persoalan lingkungan dan lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas perdagangan berlangsung secara tertib dan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, diperlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam keluhan masyarakat, termasuk H. Mamat, serta penjelasan resmi dari Perumda Pasar Jaya dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengenai status lapak-lapak tersebut dan langkah penanganan yang telah dilakukan.
About the Author
