INDOPOS-Jakarta, 8 Juni 2025 —

Alih-alih membawa solusi baru, kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di DKI Jakarta kini justru dianggap sebagai periode paling lesu dalam sejarah penanganan banjir Ibu Kota. Pengakuan terbuka Pramono yang menyebut dirinya “menyerah” melawan banjir menuai gelombang kritik keras dari publik.

“Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan,” ujar Pramono saat memimpin apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa (8/6/2025).
Pernyataan itu sontak dianggap sebagai bentuk kepasrahan dan kegagalan moral seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan mencari solusi.

Warganet langsung menyerbu pernyataan tersebut di media sosial X dan Instagram. Banyak yang menilai Pramono dan Rano tidak memiliki visi dan gebrakan nyata untuk mengatasi persoalan klasik Jakarta.
“Sepertinya Pram dan Rano ini gubernur Jakarta yang paling minim gebrakan dalam menangani banjir. Kinerjanya hanya sebatas omon-omon dan seremonial saja,” tulis akun X @rojali98, disertai emoji tawa getir.

Tak sedikit warga yang membandingkan era Pramono–Rano dengan gubernur sebelumnya yang dinilai lebih agresif membangun sistem drainase, normalisasi sungai, dan penataan kawasan bantaran. Kini, proyek besar itu seolah mandek tanpa arah.

“Kalau setiap kali banjir hanya disikapi dengan apel siaga dan ucapan terima kasih kepada PPSU, sampai kapan Jakarta bisa bebas dari genangan?” tulis seorang pengguna Instagram, disertai foto genangan di kawasan Cawang.

Pramono beralasan, banjir di Jakarta disebabkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan tinggi, banjir kiriman dari Bogor, hingga rob di pesisir utara. Namun, banyak pihak menilai alasan itu terlalu klasik dan menunjukkan lemahnya komitmen politik serta inovasi kebijakan.

“Jakarta butuh pemimpin yang berani membuat terobosan — bukan pemimpin yang menyerah dan berlindung di balik istilah ‘tak bisa dilawan’,” ujar pengamat tata kota Rizal Arifin kepada Jejak Jurnalis TV.
Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya sudah menyiapkan skema jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat setiap musim hujan.

Data BPBD DKI Jakarta hingga Selasa (8/7/2025) pukul 07.00 WIB mencatat masih ada 62 RT tergenang banjir di empat wilayah kota. Situasi ini mempertegas bahwa strategi penanganan banjir yang diklaim “antisipatif” oleh Pemprov DKI belum menunjukkan hasil nyata.

Sementara warga kembali sibuk menguras rumah dan menyelamatkan barang, Gubernur justru berbicara soal “menyiasati dampak banjir” alih-alih menghapus akar persoalan.

Kini publik menanti: apakah Pramono–Rano akan tetap pasrah dengan narasi “banjir tak bisa dilawan”, atau akhirnya sadar bahwa Jakarta butuh kerja nyata, bukan sekadar pernyataan di apel pagi.