INDOPOS–JAKARTA – Aksi premanisme di kawasan Tanah Abang kian meresahkan masyarakat. Berbagai praktik ilegal seperti parkir liar, pemalakan pedagang kecil hingga intimidasi terhadap pengendara terus terjadi tanpa penanganan yang jelas dan berkelanjutan.

Sejumlah warga dan pedagang mengeluhkan maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Juru parkir ilegal misalnya, dengan bebas mematok tarif tanpa karcis resmi. Tak jarang, pengendara yang menolak membayar mendapat intimidasi bahkan ancaman.

Tak hanya itu, pedagang kecil seperti tukang bakso juga kerap menjadi korban. Dalam beberapa kejadian, aksi premanisme bahkan berujung kekerasan. Mangkuk dagangan dipecahkan karena pedagang menolak memberikan uang setoran.
“Kalau tidak kasih uang, bisa diusir atau dagangan dirusak,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Pengendara mobil pelat luar kota juga menjadi sasaran empuk. Mereka dimintai “uang keamanan” secara paksa dengan dalih menjaga kendaraan. Praktik ini disebut sudah berlangsung lama dan seolah dibiarkan.

Selain itu, sejumlah titik di Tanah Abang diduga dikuasai kelompok tertentu yang mengatur lapak dagang hingga aktivitas bongkar muat barang. Para pedagang yang ingin berjualan terpaksa membayar setoran harian agar bisa beroperasi dengan aman.

Situasi ini memicu sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik menilai, ketertiban di Tanah Abang justru hanya terlihat pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, pada masa Anies Baswedan hingga kini di bawah Pramono Anung, kondisi disebut kembali semrawut dan premanisme semakin marak.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja juga dipertanyakan. Penertiban dinilai tidak konsisten dan cenderung tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap lebih sering bergerak setelah kasus viral di media sosial. Masyarakat menilai aparat masih bersifat reaktif, bukan preventif.
“Kalau sudah ramai di medsos baru ada tindakan. Padahal ini terjadi setiap hari,” kata warga lainnya.
Minimnya koordinasi antara instansi terkait juga disebut menjadi penyebab utama lemahnya penanganan. Tanpa langkah terpadu antara Pemprov, Satpol PP, dan kepolisian, praktik premanisme dinilai akan terus berulang.

Hingga kini, belum terlihat adanya strategi komprehensif untuk memberantas premanisme di kawasan tersebut. Masyarakat pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan konsisten demi menciptakan rasa aman di pusat perdagangan terbesar di ibu kota itu.