INDOPOS-JAKARTA – Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad beserta seluruh anggota legislatif atas rampungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut Eki Pitung, keberhasilan membawa RUU Perampasan Aset hingga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta menyelamatkan kekayaan negara dari berbagai tindak pidana.
Ia menilai, proses tersebut menjadi bukti bahwa pimpinan DPR RI bersama para anggota legislatif memiliki keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat yang selama ini menantikan kehadiran regulasi tersebut.
“RUU Perampasan Aset ini sudah 18 tahun bergulir dengan berbagai dinamika dan tantangan. Alhamdulillah, sekarang akhirnya bisa diselesaikan. Ini tentu patut kita apresiasi, khususnya kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad yang ikut mengawal proses pembahasannya,” ujar Eki Pitung.
Sebelumnya, pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam proses itu, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan. Penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi dan pemerintah menjadi penanda selesainya pembahasan tingkat pertama.
Puncaknya, pada Kamis (19/11/2026), Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui dan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. DPR RI +2
Eki Pitung Soroti Kehadiran Warga Pati
Selain mengapresiasi proses legislasi tersebut, Eki Pitung juga menyoroti kehadiran kelompok masyarakat dari Pati yang sebelumnya menyuarakan tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disetujui dan diputuskan oleh DPR RI.
Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Aspirasi yang telah disuarakan selama kurang lebih tiga bulan terakhir tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan.
“Pertanyaannya, ada apa dengan kehadiran kelompok kecil warga Pati tersebut? Mereka sudah menyampaikan tuntutannya sejak tiga bulan lalu agar RUU Perampasan Aset segera disetujui dan diketok dalam pengambilan keputusan. Hari ini kita melihat proses itu akhirnya terwujud,” ungkapnya.
Eki menegaskan, perjuangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi seharusnya mendapatkan ruang dan penghargaan. Namun, ia berharap seluruh dinamika politik dan sosial tetap berlangsung dalam suasana damai, tertib, serta mengedepankan persatuan bangsa.
Dewan Adat Bamus Betawi Pernah Terpanggil Menjaga Kerukunan
Lebih lanjut, Eki Pitung mengungkapkan bahwa sekitar tiga bulan lalu pihaknya juga merasa terpanggil untuk mengambil peran dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan masyarakat, khususnya di Jakarta.
Sebagai organisasi adat yang memiliki tanggung jawab sosial dan kebudayaan, Dewan Adat Bamus Betawi memandang bahwa perbedaan pandangan politik maupun tuntutan masyarakat tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan.
“Kami dari Dewan Adat Bamus Betawi kala itu terpanggil untuk ikut menjaga dan merawat persaudaraan serta kerukunan warga Jakarta. Jangan sampai perbedaan pendapat dan dinamika politik justru merusak persatuan. Aspirasi boleh disampaikan dengan tegas, tetapi persaudaraan dan kedamaian harus tetap dijaga,” tegas Eki.
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan RUU Perampasan Aset selama 18 tahun bukanlah proses yang mudah. Berbagai perdebatan, tarik-menarik kepentingan, serta aksi demonstrasi mewarnai perjalanan panjang pembahasannya.
Karena itu, Eki menilai penyelesaian RUU tersebut menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk membuktikan bahwa lembaga legislatif mampu merespons tuntutan publik melalui mekanisme konstitusional.
Puji Kepiawaian Dasco dalam Mengawal Proses Politik
Secara khusus, Eki Pitung memberikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya memiliki kemampuan komunikasi politik, lobi, serta kecermatan dalam mengambil langkah-langkah strategis.
Menurut Eki, kemampuan seorang pimpinan lembaga legislatif tidak hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan, tetapi juga dari kecakapan membangun komunikasi dan menyatukan berbagai kepentingan agar menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Alhamdulillah, sekarang RUU yang sudah 18 tahun penuh dinamika ini akhirnya rampung. Kita melihat sosok Prof. Sufmi Dasco yang mampu mengawal proses tersebut dengan kepala dingin. Beliau piawai dalam melakukan lobi politik dan cerdas mengambil langkah-langkah krusial sehingga pembahasan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.
Eki berharap, setelah disahkan menjadi undang-undang, regulasi tersebut benar-benar dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai undang-undang hanya menjadi produk legislasi tanpa memberikan dampak nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Ia juga mengaitkan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Pada akhirnya, seluruh kebijakan negara harus kembali kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kekayaan negara harus dijaga, aset hasil kejahatan harus dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang adil, dan tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Eki Pitung berharap keberhasilan pengesahan UU Perampasan Aset menjadi awal penguatan penegakan hukum di Indonesia sekaligus momentum mempererat persatuan nasional.
Baginya, keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terletak pada diketuknya palu dalam sidang paripurna, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi DPR RI. Semoga undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen untuk kepentingan rakyat, memperkuat keadilan, dan menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia,” pungkas Eki Pitung.
Masih ingat di kepala Peritiwa 27 Agustus ketika Aksi Maysarakat Pati yang dihimbau Aksinya ditenangkan aksinya bahwa Eki Pitung Yakini bahwa UU Perampasan Aset akan pasti diperhatikan atau di Putuskan tanpa Perlu ada Korban dan Anarkis.
Alhamdullah upaya Bang Eki Pitung Berhasil diredam dan tereleminir Anarkisnya Walau dirinya kala itu Di Bully dan di Caci Maki Netizen atau Buzer2 selama 1 minggu. Aspirasi pasti didengar,” kata Bang Eki Pitung.
