INDOPOS-Ketua Bidang Komunikasi Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Purwoko, melontarkan desakan keras kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer, agar segera mengungkap secara terbuka nama partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Desakan ini muncul menyusul pernyataan Immanuel Ebenezer yang menghebohkan publik sebelum sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin lalu. Dalam pernyataannya, Immanuel menyebut adanya keterlibatan partai politik dan ormas dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Namun, ia tidak mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud.

Menurut Purwoko, pernyataan setengah-setengah seperti itu justru berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan spekulasi liar di tengah masyarakat.

“MPG sebagai organisasi yang sejak awal berdiri dengan semangat anti korupsi meminta Immanuel Ebenezer tidak berhenti pada polemik dan pernyataan normatif yang membuat gaduh. Jika memang tahu, harus berani menyebutkan secara jelas nama partai dan ormas yang terlibat,” tegas Purwoko dalam keterangannya.

Purwoko menilai, menyebut adanya keterlibatan partai dan ormas tanpa disertai identitas yang jelas sama saja dengan melempar isu sensitif ke ruang publik tanpa tanggung jawab. Hal itu dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus mencederai upaya serius pemberantasan korupsi.

Ia juga menegaskan, apabila Immanuel Ebenezer benar-benar memiliki bukti kuat dan berani mengungkap fakta secara terang-benderang, MPG siap memberikan dukungan penuh, termasuk jika yang bersangkutan memilih jalan sebagai justice collaborator.

“Kalau Immanuel berani membuka semuanya dan menjadi justice collaborator, MPG akan berdiri di belakangnya. Ini bukan soal kepentingan politik, tapi soal keberanian moral melawan korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purwoko mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka telah berulang kali menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen tersebut, kata dia, harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon.

“Pemerintahan Prabowo–Gibran sudah jelas berkomitmen memberantas segala bentuk korupsi. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang dilindungi, apalagi ditutupi hanya karena alasan politik atau kekuatan massa,” katanya.

Purwoko menilai, kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 bukan perkara sepele. Sertifikat K3 menyangkut keselamatan tenaga kerja dan dunia industri. Jika prosesnya dikotori oleh praktik pemerasan dan permainan kekuasaan, maka yang dirugikan bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga keselamatan pekerja.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pernyataan Immanuel Ebenezer secara serius, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut mengetahui keterlibatan partai dan ormas.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia birokrasi, mafia ormas, maupun kepentingan politik. Jika memang ada aktor besar di balik kasus ini, harus dibongkar sampai ke akar,” pungkas Purwoko.

MPG menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti sebagai isu sesaat, melainkan menjadi momentum bersih-bersih di tubuh Kemenaker dan birokrasi secara keseluruhan.