INDOPOS-Jakarta – 21 September 2025 – Aktivis yang tergabung dalam Peristiwa 27 Juli Ali Husen, mendesak DPP PDI Perjuangan agar tidak lagi mencalonkan Indra Kusuma sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes. Desakan ini muncul lantaran Indra dianggap gagal membesarkan partai dan justru membangun dinasti politik di tubuh PDIP Brebes.

Dalam pernyataannya, para kader menegaskan bahwa arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah jelas: posisi ketua DPD maupun DPC harus diisi kader yang berkompeten serta loyal, bukan yang mengutamakan kepentingan keluarga.

“Kami menilai pola kepemimpinan yang ditunjukkan Indra Kusuma dan anaknya, yang kini menjadi Bupati Brebes, telah mencederai aturan dan loyalitas partai. Bahkan pernyataan sang bupati yang menyebut dirinya dipilih rakyat, bukan oleh partai, jelas merendahkan marwah PDIP,” ujar salah seorang perwakilan Korban 27 Juli, Minggu (21/9).

Mereka menilai, sejak Indra menjabat Ketua DPC pada 2009, kursi PDIP di DPRD Brebes justru menurun. Dari 13 kursi pada 2009, kini hanya tersisa 11 kursi. Selain itu, Indra juga disebut mengklaim kantor DPC sebagai milik pribadi, padahal dibangun dari hasil gotong royong partai.

“Kami tegaskan, jangan lagi orang seperti Indra Kusuma dipertahankan. Selama memimpin, tidak ada peningkatan suara, malah terjadi penurunan. Bahkan kantor DPC yang seharusnya aset partai, disebut-sebut akan dialihkan menjadi miliknya setelah tidak menjabat,” lanjutnya.

Mereka juga menilai keberhasilan Indra lebih banyak diarahkan untuk kepentingan keluarganya. “Indra lebih sibuk memastikan kemenangan anaknya sebagai bupati daripada bekerja untuk kemenangan partai. Ini jelas pola kepemimpinan yang salah,” tambahnya.

Para kader ‘27 Juli’ pun meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Megawati Soekarnoputri agar tegas mendiskualifikasi Indra Kusuma dari bursa pencalonan Ketua DPC PDIP Brebes. Mereka juga mendesak DPP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengurus daerah yang dinilai hanya mencari keuntungan pribadi.

“Partai ini lahir dari darah, air mata, dan nyawa para pejuang. Jangan sampai ada kader yang datang hanya untuk menikmati hasil perjuangan dan menjadikannya alat kepentingan pribadi. Kami minta DPP serius menindaklanjuti persoalan ini,” tegas mereka.