INDOPOS-Kalangan pengamat berharap kursi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non-yudisial bisa Hakim Agung yang berintegritas dan punya kemampuan mumpuni.

Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengatakan, pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non-yudisial akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Menurutnya, ada tren peningkatan kinerja yang baik di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Agung Prof. Sunarto.

Ketua MA saat ini fokus melakukan pembenahan. Terutama setelah ada kasus-kasus besar seperti makelar kasus, penemuan uang triliunan rupiah di rumah mantan orang dalam MA.

“Juga ada mantan sekretaris MA yang hingga kini masalah hukumnya tak pernah selesai di KPK. Semua itu sulit dibayangkan dengan akal sehat di sebuah ahkamah yang agung,” tutur Effendi dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).

Namun, menurut Effendi Gazali, dalam ilmu komunikasi publik, setelah ada bencana, bisa muncul rencana.

“Ketua MA saat ini tampak serius dengan rencananya. Beberapa sudah terlaksana. Ada rotasi hakim, ada juga pendidikan dan peningkatan kapabilitas yang mulai terasa. Intinya sekarang tren MA membaik,” tegasnya.

Tapi pada praktek atau kenyataannya, tidak semuanya berubah langsung indah dan baik. Effendi Gazali mengaku pernah kerepotan saat menghadapi perkara.

“Saya menang perkara perdata dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ke MA karena lawan kasasi. Semuanya saya menang telak 3-0. Lalu pihak lawan mengajukan PK untuk mengulur-ulur waktu eksekusi. Nah sampai beberapa bulan berkas perkara PK pihak lawan itu statusnya bisa “sedang didistribusi”. Berapa lama sih sebuah berkas harus ditahan untuk didistribusikan? Berapa sulitnya sih mendistribusikan perkara? Apakah kita mendistribusikannya ke Antartika?” tanya Effendi Gazali.

Karena itulah, dibutuhkan Wakil Ketua MA Non-yudisial, yang berintegritas, dan orangnya punya kemampuan yang baik.

“Kasihan kalau Ketua MA sudah serius mau berbuat baik, demi kinerja yang membaik. Namun calon wakil ketuanya, tidak punya kemampuan dan kurang berintegritas. Misalnya saja, selain soal dunia praktek yang masih belum tertata rapi, ditambah lagi dengan nama-nama yang sering dihafal publik sebagai nama-nama yang terlilit masalah dan integritasnya kurang. Jika mereka ini mencalonkan diri dan terpilih, maka citra MA bukan jadi membaik, tapi membusuk,” pungkas Effendi Gazali

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani setuju dengan pernyataan Effendi Gazali. Dia mewanti-wanti, jika yang maju dan terpilih sebagai wakil ketua MA non-yudisial adalah hakim-hakim bermasalah, pastilah kinerja dan citra MA akan memburuk.

“Sudahlah hakim-hakim yang sudah berkali-kali dipanggil KPK atau namanya disebut-sebut dalam berbagai sidang nggak usah maju menjadi calon wakil ketua MA non-yudisial,” harapnya.

Julius juga melihat sebuah keanehan. Belakangan ada tren bagus dari Komisi Yudisial (KY) yang memberikan nama-nama hakim bermasalah kepada DPR untuk menjadi perhatian dalam pendalaman pemilihan hakim agung.

Artinya untuk masuk menjadi hakim agung, diberikan nama-nama yang bermasalah agar MA tidak dimasuki oleh calon hakim agung yang bisa membuat kinerja MA memburuk.

“Aneh kan, untuk yang akan masuk disaring agar tidak membawa sesuatu yang busuk dari luar. Tapi ketika ada pemilihan wakil ketua, justru calon yang bisa membawa citra dan kinerja busuk tidak diperingatkan sejak dini,” tanya Julius.

Karena itu, Julius berharap publik, civil society, dan media jangan lelah memelototi proses pemilihan ketua MA non-yudisial. Julius berharap semua pihak terus ingatkan soal calon-calon bernoktah “hitam” yang namanya disebut-sebut dalam berbagai kasus.

“Saya, juga Bang Effendi Gazali, dan banyak teman-teman aktivis serta media sudah mengingatkan. Tapi semuanya berbalik ke MA. Apakah ingin dapat pasangan Ketua MA dan wakil yang keduanya relatif punya rekam jejak baik. Atau siapapun boleh maju dan jika terpilih mungkin akan menghasilkan pasangan ketua MA yang baik dan wakil ketua yang kurang berintegritas. Nah pasangan gado-gado yang kedua ini cenderung membawa nama buruk dan kinerja busuk bagi MA,” pungkasnya. (***)