INDOPOS–Jakarta — Penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta kembali menjadi sorotan tajam. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiyansah, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Mendagri Tito Karnavian agar tidak gegabah dalam menetapkan sosok Sekda baru menggantikan Marullah Matali yang pensiun pada 27 November 2025.

Menurut Trubus, jabatan Sekda adalah “lokomotif pemerintahan daerah” yang memegang kendali penuh seluruh urusan birokrasi Pemprov. Karena itu, gubernur dan Mendagri wajib menelisik rekam jejak tiga kandidat yang sudah terlanjur dikirimkan ke Kemendagri.

“Gubernur dan Mendagri harus sangat teliti. Integritas, kapasitas, wawasan kebangsaan, dan terutama steril dari masalah hukum wajib menjadi syarat mutlak,” tegas Trubus di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menilai proses seleksi Sekda selama ini selalu dibayangi isu transaksional karena jabatan tersebut merupakan puncak karier ASN dan satu-satunya Eselon I di Pemda.

Lebih parah, Trubus menuding APH mandul dalam menindak dugaan transaksi gelap dalam proses pengisian jabatan strategis.
Kasus dugaan jual beli jabatan yang viral setelah pelantikan 62 pejabat Eselon II pada Mei 2025 dinilai tak jelas ujungnya.

“Laporan pegawai BKD ke KPK sampai sekarang buram, tak bergeming. Kepolisian, Kejati DKI mandul, KPK juga tak bertaring,” kritik Trubus.

Ia khawatir praktik serupa terus terulang, termasuk saat pelantikan 1.800 pejabat bulan lalu.

Anehnya, Nilai Fit & Proper Test Diduga Berubah

Dari informasi yang diperoleh, tiga kandidat Sekda yang diusulkan adalah:

Sigit Wijatmoko – Asisten Pemerintahan

Saefulloh Hidayat – Kepala BP Perumda DKI

Uus Kuswanto – Wali Kota Jakarta Barat

Saat fit and proper test, Sigit disebut meraih nilai tertinggi, disusul Saefulloh dan terakhir Uus.
Namun informasi yang diterima Trubus menunjukkan nilai tersebut berubah saat berkas dikirim ke Kemendagri. Posisi justru terbalik:

Uus Kuswanto mendadak menjadi tertinggi,

disusul Sigit,

dan Saefulloh paling rendah.

Perubahan mencurigakan ini memperkuat dugaan adanya intervensi dan kepentingan tertentu di balik proses seleksi.

Menilik Rekam Jejak 3 Kandidat Sekda DKI

1. Uus Kuswanto – Walikota Jakarta Barat, Terseret Kasus SPJ Fiktif Disbud

Uus, yang dikenal berpengalaman di berbagai posisi strategis Pemprov, sempat menjadi Penjabat Sekda DKI pada 2022–2023. Namun kariernya memburuk saat namanya ikut terseret kasus dugaan korupsi SPJ fiktif Disbud DKI.

Ia diperiksa Kejati DKI pada Januari 2025 sebagai saksi dalam dugaan korupsi Rp150 miliar kegiatan seni budaya fiktif.

Tiga orang telah menjadi tersangka:

Iwan Henry Wardhana – Kadis Kebudayaan

Mohamad Fairza Maulana – Plt Kabid Pemanfaatan

Gatot Arif Rahmadi – Pemilik EO