INDOPOS-Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk segera menghentikan kekerasan dan mengutamakan langkah dialog dalam mengatasi permasalahan bangsa.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menahan diri,” kata Sekretariat AP-KI Kaimuddin di Jakarta, Kamis (5/9/2025).

Menurut dia, AP-KI merupakan wadah komunikasi dan pergerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang dibentuk sejak 2021 berdasarkan keprihatinan terhadap kesenjangan penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

AP-KI terdiri dari sembilan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil terbesar di Indonesia dengan cakupan lebih dari 2.000 organisasi di berbagai pelosok tanah air.

Ia meminta semua pihak untuk dapat menghentikan segala bentuk kekerasan dan kembali ke jalan dialog karena keselamatan setiap nyawa adalah hukum tertinggi.

“Mari kita bersama-sama melindungi ruang publik, merawat solidaritas dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan apa pun demi masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota AP-KI dari Humanitarian Forum Indonesia Muhammad Ali Yusuf menyatakan bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah dan DPR/MPR RI untuk mendengarkan suara rakyat, buka ruang dialog yang tulus karena akar masalah ini melampaui kebuntuan komunikasi dan rasa tidak didengar.

Selai itu, pemerintah juga harus mengusut tuntas setiap tindak kekerasan secara transparan, untuk memulihkan kepercayaan publik.

Tetap persuasif

Sementara untuk aparat keamanan, AP-KI menyarankan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan tanpa kekerasan, sebab tugas mereka adalah melindungi dan mengayomi, bukan memukul rata.

“Pastikan akses bagi tenaga medis dan kemanusiaan. Ambulans dan tenaga medis harus diberi akses prioritas oleh seluruh pihak untuk mengevakuasi dan menolong korban dari pihak mana pun,” ujarnya.

Anggota AP-KI dari SEJAJAR, Puji Pujiono meminta kepada sejawat organisasi masyarakat sipil (OMS) segera merapatkan barisan, aktifkan protokol kedaruratan dengan mengaktifkan tim respon darurat bukan untuk politik, tetapi untuk kemanusiaan.

“Sedangkan kepada publik dan massa, kami meminta agar dalam menyampaikan aspirasi dengan damai dan bertanggung jawab,” kata dia.

Pada akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar di banyak kota dipicu oleh tunjangan “fantastis” anggota DPR dan ketidakadilan ekonomi.

Aksi damai di Jakarta, yang melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh, dan ojek daring, berubah menjadi rusuh ketika aparat bertindak keras, termasuk insiden tragis kematian pengemudi daring Affan Kurniawan.

Akibatnya, sedikitnya 10 orang tewas (data Komnas HAM), ribuan ditangkap dan luka.

Pemerintah merespons dengan mencabut tunjangan DPR, membatalkan kunjungan luar negeri dan menegur aparat, namun kritik soal kebebasan sipil dan praktik represif aparat tetap bergema.

20-Butir Pernyataan Masyarakat Kemanusiaan

“Menempatkan Kemanusiaan di Atas Segalanya: Seruan untuk Menahan Diri dan Melindungi Warga di Tengah Eskalasi Ketegangan Sosial”

3 September 2029

Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI)

Forum Organisasi Zakat (FOZ)

Forum Pelokalan Indonesia Lokanusa

Humanitarian Forum Indonesia (HFI);

Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK)

Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil Lokadaya

Konsorsium Women’s Leadership in Humanitarian (WLHL)

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI);

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI),

Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ)

Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) adalah wadah komunikasi dan pergerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang dibentuk sejak 2021 berdasarkan keprihatinan terhadap kesenjangan penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Terdiri dari 9 jaringan Organisasi Masyarakat Sipil terbesar di Indonesia dengan cakupan lebih dari 2,000 organisasi di berbagai pelosok tanah air,  AP-KI mendorong kebijakan dan penatakelolaan yang lebih baik, serta keselarasan antar-sektor dan antar-daerah untuk membantu masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan.

Komunitas Kemanusiaan pada AP-KI  tidak berpihak pada kelompok politik manapun, baik pemerintah maupun kelompok demonstran. Pihak kita adalah pihak kemanusiaan. Fokus kami adalah pada dampak kemanusiaan dari eskalasi konflik sosial ini.

Dengan ini menyatakan

Sebagai Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja di garis depan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, kami memandang situasi saat ini bukan lagi sekadar krisis politik, melainkan telah bergeser menjadi krisis kemanusiaan perkotaan (urban humanitarian crisis). Setiap nyawa yang hilang, setiap fasilitas publik yang lumpuh, dan setiap rasa takut yang menyebar di masyarakat adalah luka bagi kemanusiaan.

Kami berdiri bersama setiap warga negara yang terdampak, baik itu demonstran yang menyuarakan aspirasi, masyarakat umum yang aktivitasnya terganggu, maupun aparat keamanan yang bertugas. Prinsip kami adalah keselamatan jiwa dan martabat manusia harus menjadi prioritas tertinggi bagi semua pihak.

Butir-Butir Substantif Kemanusiaan:

Perlindungan Warga Sipil (Civilian Protection): Fokus utama adalah perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang sakit) yang terjebak di tengah kekacauan.

Akses Kemanusiaan (Humanitarian Access): Kerusuhan menghambat akses warga ke layanan vital (ambulans tidak bisa lewat, rumah sakit terbebani, pasokan makanan terganggu). Ini adalah isu kemanusiaan yang nyata.

Netralitas dan Imparsialitas: Kami siap memberikan bantuan kemanusiaan (medis, psikososial) kepada siapapun yang menjadi korban, tanpa memandang latar belakang mereka—baik demonstran, warga sipil, maupun aparat (dan siap menyuarakan situasi yang berpeluang menjadi pelanggaran HAM).

Menolak Kekerasan sebagai Solusi: Kekerasan, dari pihak manapun, hanya akan melahirkan siklus kekerasan baru dan memperdalam krisis kemanusiaan. Pembakaran fasilitas publik bukan solusi, melainkan tindakan yang merugikan masyarakat paling rentan yang bergantung pada fasilitas tersebut.

Strategi Aksi Jaringan Kemanusiaan

Strategi kita harus mencerminkan posisi di atas, yaitu bertindak sebagai aktor kemanusiaan yang netral dan kredibel.

Suara Penengah (The Voice of Reason): Di tengah polarisasi tajam, kita mengambil peran sebagai suara yang menenangkan, menyerukan de-eskalasi, dan mengingatkan semua pihak akan biaya kemanusiaan dari konflik ini.

Aksi Kemanusiaan di Lapangan: Tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak. Kredibilitas kita dibangun dari aksi nyata. Aktifkan tim relawan untuk memberikan pertolongan pertama, mendirikan posko aman, dan menyediakan dukungan psikososial awal.

Pemantauan dan Pelaporan Berbasis Fakta: Membentuk tim pemantau independen untuk mendokumentasikan dampak kemanusiaan: jumlah korban (luka-luka, meninggal), kerusakan fasilitas layanan publik (puskesmas, sekolah, halte), dan hambatan akses kemanusiaan. Data ini menjadi dasar advokasi kita agar tidak terkesan reaktif.

Membangun Jembatan Komunikasi: Menggunakan jaringan luas kita untuk membuka kanal dialog informal antara perwakilan masyarakat dengan pihak-pihak terkait, dengan fokus utama mencari solusi untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Rekomendasi Aksi dan Seruan

Ini adalah bagian terpenting untuk disebarkan ke publik dan para pemangku kepentingan.

C.1. Kepada Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif/DPR):

Dengarkan Suara Rakyat, Buka Ruang Dialog yang Tulus: Akar masalah ini melampaui kebuntuan komunikasi dan rasa tidak didengar; ia berakar pada ketimpangan, serta ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Pemerintah dan DPR harus lebih peka terhadap dinamika ini dan bertanggung jawab meredakan situasi dengan membuka ruang dialog yang tulus seraya menghindari tindakan-tindakan represif. Dialog ini harus bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya dengan kebijakan konkret yang dirasakan adil oleh semua pihak.

Tanggung Jawab Melindungi Semua Warga: Pemerintah memiliki mandat utama untuk melindungi SETIAP warga negara. Oleh karena itu, lakukan langkah-langkah segera untuk memulihkan situasi serta memastikan dan menjamin keamanan seluruh warga. Pastikan layanan publik vital seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, dan transportasi umum tetap dapat beroperasi untuk melayani masyarakat. ⁠Ambil langkah-langkah segera untuk memulihkan situasi dan memastikan serta menjamin keamanan seluruh warga, dengan tetap menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Usut Tuntas Setiap Tindak Kekerasan Secara Transparan: Untuk memulihkan kepercayaan publik, usut tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online dan demonstran di beberapa kota dan setiap insiden kekerasan lainnya secara transparan dan akuntabel. Keadilan adalah kunci de-eskalasi dan langkah awal untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua.

C.2. Kepada Aparat Keamanan (Polri & TNI):

Kedepankan Pendekatan Persuasif dan Tanpa Kekerasan: “Tugas Anda adalah melindungi dan mengayomi, bukan memukul rata. Kami mendesak aparat untuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.”

Bedakan Massa Damai dengan Provokator: “Tindakan represif yang tidak pandang bulu hanya akan menyulut kemarahan yang lebih besar. Lakukan identifikasi dan isolasi terhadap kelompok provokator secara profesional tanpa mengorbankan keselamatan massa aksi yang damai.”

Pastikan Akses bagi Tenaga Medis dan Kemanusiaan: “Jaminan keamanan dan akses terhadap para tenaga medis dan relawan kemanusiaan di lapangan. Ambulans dan tenaga medis harus diberi akses prioritas oleh seluruh pihak untuk mengevakuasi dan menolong korban dari pihak manapun. Para tenaga medis dan relawan kemanusiaan adalah pihak yang netral.”

C.3 Kepada Sejawat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kemanusiaan:

Rapatkan Barisan, Aktifkan Protokol Kedaruratan: “Mari kita koordinasikan sumber daya. Aktifkan tim respon darurat kita, bukan untuk politik, tetapi untuk kemanusiaan. Siapkan posko medis, relawan P3K, dan layanan dukungan psikososial di titik-titik rawan.”

Bentuk Posko Kemanusiaan Bersama: “Dirikan ‘Posko Kemanusiaan yang Dapat Diakses’ atau ‘Zona Aman’ di dekat lokasi aksi, yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan pertolongan medis atau tempat berlindung sementara, termasuk aparat yang terluka.”

Lakukan Pemantauan Dampak Kemanusiaan Bersama: “Mari kita kumpulkan data secara sistematis mengenai jumlah korban, jenis luka, kerusakan fasilitas vital, dan kesaksian warga terdampak. Data ini adalah senjata kita untuk advokasi yang substantif.”

C.4. Kepada Publik dan Massa Aksi:

Salurkan Aspirasi dengan Damai dan Bertanggung Jawab: “Hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat dilindungi oleh UUD 1945. Aspirasi dapat diberikan secara damai, terbuka dan bertanggung jawab dengan kesadaran bahwa perjuangan dilakukan untuk kesejahteraan yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyampaian aspirasi, para pihak bisa saling menjaga dari provokasi dan bentuk kekerasan baik terhadap para pihak maupun pengrusakan fasilitas umum”

Lindungi Sesama, Jaga Ruang Publik Kita: “Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas. Lindungi perempuan, anak-anak, lansia dan kelompok rentan lainnya di sekitar anda. Jangan terprovokasi dan mari menjaga fasilitas publik..”

Solidaritas Kemanusiaan: “Bagi warga yang tidak turun ke jalan, mari tunjukkan solidaritas dengan cara lain: sediakan air minum bagi yang membutuhkan, buka rumah sebagai tempat berlindung sementara, dan jangan menyebarkan hoaks yang memperkeruh suasana.”

Pada titik krusial ini, kami dari Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, menghentikan segala bentuk kekerasan, dan kembali ke jalan dialog. Keselamatan setiap nyawa adalah hukum tertinggi. Mari kita bersama-sama melindungi ruang publik, merawat solidaritas, dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan apa pun demi masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat. (***)