KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya

Foto: Ilustrasi

INDOPOS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta Sarana Jaya (SJ). KPK telah mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri. Kasus korupsi ini terjadi sejak era Gubernur Anies Baswedan menjabat.

“Bahwa terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta, oleh BUMD SJ, pada tanggal 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan pada 10 orang,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).

Budi mengatakan 10 orang itu ialah pihak swasta berinisial ZA, MA, FA, NK, LS, M lalu DBA selaku Manager PT CIP dan PT KI, PS selaku Manager PT CIP dan PT KI, JBT selaku Notaris, serta SSG selaku advokat. Budi belum menjelaskan status 10 orang yang dicegah ke luar negeri tersebut.

KPK mengatakan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan dkk. Yoory sedang diadili dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 256 miliar tersebut.

Sebelum kasus tersebut, Yoory telah divonis bersalah dalam kasus pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Dia dihukum 6,5 tahun penjara dalam kasus tersebut.

 

  • Related Posts

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    INDOPOS-Tangerang Selatan, 01 July 2024-National Battery Research Institute (NBRI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta Pamerindo Indonesia sebagai co-organizer, akan…

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    INDOPOS-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) Jakarta St. Laksanto Utomo mengingatkan kepada Pemerintah jangan sampai mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.“Seyogianya hindari pemikiran bahwa hukum…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco